KPK Jangan Ragu Periksa Raja Juli, Bahlil, dan Bobby Soal Bencana Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa sejumlah menteri dan satu kepala daerah, terkait persoalan bencana alam di Sumatera Utara (Sumut).

Founder Citra Institute, Yusak Farchan memandang, banjir hingga longsor yang terjadi di Sumut merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis selama bertahun-tahun.

"Ribuan kayu gelondongan yang terseret banjir di sejumlah wilayah Sumatera menjadi indikasi kuat adanya praktik pembalakan liar di kawasan perbukitan," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 4 Desember 2025.

Menurutnya, ada kebijakan yang tidak benar dalam tata kelola kehutanan, pertambangan, dan izin pengelolaan lahan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, Yusak mendorong KPK agar turut memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Dia memandang, ketiga pejabat tersebut patut diperiksa KPK apabila ditemukan adanya bukti nyata pembalakan liar, yang jelas-jelas berakibat pada bukan hanya kerugian negara secara materiil tapi juga korban jiwa warga negara.

"Harus diakui bahwa investasi besar-besaran telah merubah fungsi ganda hutan sebagai fondasi kehidupan (sumber air, pangan, obat), dan budaya," tutur Yusak.

"Jika ternyata ada persoalan investasi dan pembukaan lahan bermasalah, saya kira KPK tidak perlu ragu untuk memeriksa Bahlil, Raja Juli dan Bobby," demikian Magister Ilmu Politik UNAS itu menambahkan.