Pemerintah Punya Kalkulasi Soal Penetapan Bencana Nasional Sumatera

Pimpinan MPR RI angkat bicara soal belum dinaikkannya status tanggap darurat bencana di Sumatera menjadi bencana nasional. 

Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, pemerintah memiliki perhitungan tersendiri sebelum menetapkan status tersebut.

“Pemerintah punya hitung-hitungan, pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak,” ujar Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025.

Namun begitu, kata Muzani, berdasarkan laporan yang diterima dari sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, penanganan di lapangan menunjukkan perkembangan positif.

“Kondisinya makin tertangani dengan baik. Memang hubungan antar desa ke antar kecamatan, antar kabupaten beberapa tempat terputus, tetapi hubungan yang terputus itu mulai ada connecting,” jelasnya.

Muzani juga menyoroti kerja keras aparat kepolisian, TNI, BNPB, hingga para relawan yang secara terus-menerus membantu proses evakuasi dan penanganan bencana. Partisipasi masyarakat, menurutnya, juga menjadi kekuatan penting dalam pemulihan awal.

“Yang membanggakan bagi kami juga adalah partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita,” tutur Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra ini.

Terkait apakah ada alasan khusus pemerintah belum menaikkan status menjadi bencana nasional, Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto tentu mempunyai kalkulasi yang menjadi dasar pertimbangan.

“Tentu saja Presiden, pemerintah dalam hal ini punya hitung-hitungan dan kalkulasi sendiri. Mungkin eh saya coba ditanya, tapi saya kira karena kondisinya juga sudah mulai terang, listrik, BBM, bantuan-bantuan juga sudah mulai, meskipun juga masih ada kekurangan-kekurangan,” pungkasnya.