Bencana Sumatera Harus jadi Bahan Introspeksi Tata Kelola Hutan dan Tambang

Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 3 provinsi di wilayah Sumatera, seharusnya menjadi bahan evaluasi tata kelola kehutanan dan juga pertambangan oleh pemerintah.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan menuturkan, banjir hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tak bisa dilepaskan dari pengaruh manusia yang mengelola alam.

"Saya kira bencana ekologis di Sumatera merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis selama bertahun-tahun," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 4 Desember 2025.

Dia menyebutkan, fakta banjir yang disertai hanyutnya tumpukan kayu gelondongan di wilayah Sumatera Utara, merupakan bukti nyata ada kerusakan ekologis.

"Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, harus menjadi bahan introspeksi Kemenhut (Kementerian Kehutanan) dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka memperbaiki regulasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Yusak sependapat jika ada tuntutan dari publik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi di Sumatra.

Jika tidak bisa menjawab persoalan tersebut, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu memandang ada persoalan di internal Kemenhut dan Kementerian ESDM yang tidak mumpung mengelola kehutanan maupun pertambangan.

"Karen Menteri ESDM dan Menhut seharusnya punya visi kuat terhadap tata kelola pertambangan dan kehutanan yang tidak merusak lingkungan," demikian Yusak menambahkan.