Berita

Direktur Institut USBA, Charles Imbir. (Foto: Dokumentasi USBA)

Nusantara

Bencana Sumatera Alarm Keras bagi Papua Cegah Krisis Ekologis

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 04:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi alarm keras bagi daerah lain untuk menjaga ekosistem hutan.

Papua termasuk zona rawan mengingat saat ini tengah terjadi; (1) ekspansi pertambangan mineral dan energi, (2) perluasan perkebunan monokultur, (3) pembangunan jalan dan infrastruktur yang memotong kontur lereng, serta (4) meningkatnya eksploitasi hutan dan wilayah adat.
  
Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Institut USBA, Charles Imbir yang meminta seluruh pihak di Papua untuk mewaspadai terjadi bencana banjir dan tanah longsor


“Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan terjadi karena hujan, tetapi karena tata kelola ruang yang mengabaikan keselamatan ekologis. Papua tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” kata Charles dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 3 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan pencegahan terhadap bencana di tengah masuknya musim hujan.  

“Saat Sumatera berjuang memulihkan hulu DAS yang hancur, Papua masih memiliki kesempatan untuk mencegah krisis ekologis sebelum terlambat,” ungkapnya.

Selain itu, Charles menyerukan agar segera melakukan peta hotspot konsesi berisiko tinggi di Papua 

“Perintahkan moratorium lanskap sementara di titik-titik prioritas, misalnya hulu DAS prioritas yang tumpang tindih dengan konsesi baru sampai audit risiko lengkap dilakukan,” jelas dia.

Masih kata Charles, kemudian perlu dilakukan audit ekologi independen dan kewajiban pemulihan. 

“Tetapkan audit yang menghitung deforestasi, perubahan hidrologi, dan kontribusi sedimentasi per korporasi; gunakan hasil audit untuk menentukan sanksi, revisi izin, atau kewajiban restorasi,” bebernya.

“Tingkatkan transparansi izin dan pengawasan, portal publik peta izin konsesi, update real-time pelaporan pelanggaran lingkungan, dan keterbukaan data AMDAL/UKL-UPL.Transparansi ini mengurangi risiko tumpang tindih izin seperti yang terjadi di Sumatera,” pungkas Charles.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya