Berita

Direktur Institut USBA, Charles Imbir. (Foto: Dokumentasi USBA)

Nusantara

Bencana Sumatera Alarm Keras bagi Papua Cegah Krisis Ekologis

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 04:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi alarm keras bagi daerah lain untuk menjaga ekosistem hutan.

Papua termasuk zona rawan mengingat saat ini tengah terjadi; (1) ekspansi pertambangan mineral dan energi, (2) perluasan perkebunan monokultur, (3) pembangunan jalan dan infrastruktur yang memotong kontur lereng, serta (4) meningkatnya eksploitasi hutan dan wilayah adat.
  
Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Institut USBA, Charles Imbir yang meminta seluruh pihak di Papua untuk mewaspadai terjadi bencana banjir dan tanah longsor


“Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan terjadi karena hujan, tetapi karena tata kelola ruang yang mengabaikan keselamatan ekologis. Papua tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” kata Charles dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 3 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan pencegahan terhadap bencana di tengah masuknya musim hujan.  

“Saat Sumatera berjuang memulihkan hulu DAS yang hancur, Papua masih memiliki kesempatan untuk mencegah krisis ekologis sebelum terlambat,” ungkapnya.

Selain itu, Charles menyerukan agar segera melakukan peta hotspot konsesi berisiko tinggi di Papua 

“Perintahkan moratorium lanskap sementara di titik-titik prioritas, misalnya hulu DAS prioritas yang tumpang tindih dengan konsesi baru sampai audit risiko lengkap dilakukan,” jelas dia.

Masih kata Charles, kemudian perlu dilakukan audit ekologi independen dan kewajiban pemulihan. 

“Tetapkan audit yang menghitung deforestasi, perubahan hidrologi, dan kontribusi sedimentasi per korporasi; gunakan hasil audit untuk menentukan sanksi, revisi izin, atau kewajiban restorasi,” bebernya.

“Tingkatkan transparansi izin dan pengawasan, portal publik peta izin konsesi, update real-time pelaporan pelanggaran lingkungan, dan keterbukaan data AMDAL/UKL-UPL.Transparansi ini mengurangi risiko tumpang tindih izin seperti yang terjadi di Sumatera,” pungkas Charles.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya