Berita

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. (Foto: RMOL/ Sarah Alifia Suryadi)

Politik

RI Gandeng Inggris-Prancis Susun Skema Biodiversity Credit

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 04:00 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit) sebagai instrumen pendanaan baru untuk memperkuat konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, untuk merealisasikannya, pemerintah Indonesia menggandeng pemerintah Inggris dan Prancis.

"Kita sedang melakukan join dengan pemerintah Inggris dan Prancis. Menginisiasi ini supaya ini menjadi suatu tindakan yang tepat dan cepat," kata Hanif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.


?Biodiversity credit merupakan instrumen ekonomi yang memungkinkan perusahaan swasta membiayai kegiatan seperti konservasi atau restorasi hutan yang memberikan keuntungan keanekaragaman hayati positif bersih.
?
?Satu kredit bisa jadi sama dengan jumlah lahan tertentu yang dilestarikan atau dipulihkan selama periode waktu tertentu.
?
?Perusahaan swasta kemudian dapat membeli kredit ini untuk memenuhi komitmen mereka sendiri terhadap keanekaragaman hayati atau alam.
?
?Sama halnya apabila perusahaan membeli kredit karbon untuk mencapai tujuan pengurangan emisi mereka. 
?
?Skema biodiversity credit baru ini sebagai upaya perlindungan ekosistem yang lebih efektif di Indonesia, sekaligus menghindari kerugian seperti yang terjadi pada skema sebelumnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya