Berita

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Investasi Migas Dibidik Capai Rp266 Triliun Tahun Depan

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 17:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Investasi hulu minyak dan gas pada 2026 ditargetkan dapat mencapai 16 miliar Dolar AS atau sekitar Rp266 triliun.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, aliran dana tersebut akan berasal dari investor lama maupun pendatang baru.

"Ada dari Vietnam yang tertarik. Untuk investasi 2025 itu sekitar 16 miliar Dolar AS investasinya. Untuk tahun depan, kira-kira lebih kurang sama 16 miliar Dolar AS," ujarnya di sela acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Jawa Barat, Rabu, 3 November 2025.


Ia menjelaskan, SKK Migas telah merancang sejumlah langkah percepatan untuk mengejar target produksi minyak 900 ribu barel per hari (bph) pada 2029 dan menembus 1 juta bph pada 2030. 

Salah satunya melalui penyelesaian roadmap kebutuhan industri agar vendor dapat menyiapkan belanja modal dan pengembangan fasilitas produksi—mulai dari seismik, rig, casing, tubing, hingga aspek perizinan dan logistik.

"Tanpa itu semua, tidak mungkin kita bisa mencapai target 1 juta barel minyak per hari," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan peran krusial pembiayaan nasional dalam menjaga momentum eksplorasi dan produksi migas Indonesia. 

Ia mendorong perbankan domestik, terutama bank-bank Himbara agar lebih aktif mengucurkan kredit sektor hulu energi.

Salah satu contoh adalah pembiayaan penuh 100 persen oleh Bank BNI untuk pengembangan Lapangan Gas Mako di Blok Duyung, Natuna.

"Harapannya dengan kita ajak Himbara, mereka bisa melihat potensi dari sisi bisnis migas sendiri, dan juga ekosistemnya itu justru bisa terbangun secara keseluruhan," kata Yuliot.

Menurutnya, dukungan bank nasional juga bisa diperluas ke pembiayaan vendor yang terlibat dalam rantai pasok migas, sehingga mempercepat peningkatan produksi nasional di tahun-tahun mendatang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya