DPP Golkar Naik Pitam Bahlil Disuruh Tobat Nasuha

Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tobat nasuha memancing respons keras DPP Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia tak habis pikir dengan maksud Cak Imin. Pemerintah dalam hal ini Kemenko PM seharusnya lebih fokus pada upaya pemulihan warga terdampak bencana Sumatera.

"Yang bisa mengevaluasi, menyuruh tobat atau tidak itu ya presiden. Cak Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan Presiden, cuma Menko,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025. 

Doli menilai pernyataan Cak Imin sudah berlebihan dan melampaui kewenangan Presiden Prabowo selaku pemegang hak prerogatif untuk melakukan evaluasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih. 

“Jadi yang berhak menegur, memberikan peringatan dan menyuruh tobat atau tidak kepada menteri-menterinya itu adalah presiden. Cak imin ini sudah melampaui kewenangannya,” tegas Anggota DPR Fraksi Golkar ini. 

“Sekarang kita mau tanya, dia buat apa dalam langkah bencana itu? Apa yang sudah dia buat?” tegasnya.