Berita

Suasana Raker Komisi XII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup (RMOL Faisal Aristama)

Politik

Kerusakan Hutan Sumatera Mengkhawatirkan: Aceh hingga Sumbar Kehilangan Belasan Ribu Hektare

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 14:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan data mengejutkan mengenai kerusakan hutan di beberapa wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Batang Toru (Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu, 3 Desember 2025, Hanif memaparkan temuannya.

“Di Aceh terjadi pengurangan tatapan hutan dari 1990 sampai 2024 sebesar 14 ribu hektar. Di Batang Toru terdapat pengurangan hutan sejumlah 19 ribu hektare. Kemudian di DAS Sumbar kita kehilangan hutan di angka 10,521 hektare,” ungkap Hanif Faisol Nurofiq.


Ia mengatakan temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas.

“Kesimpulan dan rekomendasi: Ada penagakkan hukum. Penyelesarasan RT/RW. Kemudian pengendalian izin. Selanjutnya rehabilitasi ekosistem sebagai implementasi pola ruang dan integrasi mitigasi adaptasi iklim dalam penataaan ruang,” katanya.

Hanif menyebut Kementerian LH akan melakukan kunjungan lapangan pada Kamis 4 Desember 2025, untuk memulai tindakan awal. 

Meski begitu, evaluasi terhadap seluruh unit di Batang Toru sudah bergerak sejak hari ini, terutama terkait kapasitas lingkungan yang diduga berkontribusi pada bencana hidrometeorologi di Sumatera bagian utara.

Hanif juga menegaskan bahwa mulai Senin 8 Desember 2025, para pimpinan perusahaan yang terindikasi melalui citra satelit sebagai pihak yang memunculkan titik-titik kerusakan serta berkontribusi pada banjir akan dipanggil untuk memberikan penjelasan.

“Kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini, tentu, korban yang cukup banyak tidak boleh kita memberikan dispensasi-despensasi ke dalam kasus ini, hukum harus ditegakkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Hanif memastikan Kementerian LH berkomitmen menuntaskan kasus ini melalui pendekatan multidoor.

“Jadi, Kementerian LH berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini melalui multidoor pendekatan hukum terkait dengan penanganan hidrometeorologi di Sumatera bagian utara ini,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya