Berita

Pakar telematika Roy Suryo. (Foto: Tangkapan Layar)

Politik

Roy Suryo:

Rektor UGM Bohong soal IPK Jokowi 2,5 Lebih Sedikit

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 04:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dianggap berbohong terkait pernyataannya bahwa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyelesaikan kuliahnya dalam waktu lima tahun dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,5 lebih sedikit. 

Demikian penegasan pakar telematika Roy Suryo di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Selasa 2 Desember 2025.

"Ini kebohongan lagi yang dibuka kemarin setelah tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IPK saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus lima tahun tapi dengan IP 2,5," kata Roy.


Menurut Roy,  durasi kuliah lima tahun dengan IPK 2,5 sangatlah cepat. Capaian itu hanya bisa diperoleh apabila seorang mahasiswa memiliki nilai IPK dengan angka minimal 3. 

"Itu 5 tahun cepat sekali dan 5 tahun itu hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas," kata Roy. 

"IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan, 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri harus dikurangi skripsi," sambungnya. 

Roy menyinggung sejumlah dosen yang datang dari Fakultas Kehutanan UGM. Tiga dosen pengajar itu juga memiliki tahun pendidikan yang lebih dari lima tahun.

Dengan fakta ini, Roy kembali meyakini bahwa seseorang tidak bisa lulus dalam waktu lima tahun selama memiliki indeks prestasi di bawah 2,5. 

"Saya punya buktinya beberapa dosen UGM terkemuka seperti Pak Hasanu Simon, itu pun lulusnya 7 tahun. San Afri Awang, profesor sekarang, itu lulusnya di atas 5 tahun kemudian ada juga Pak Kasmudjo, itu juga lulusnya 6 tahun lebih," kata Roy.

"Masak seseorang itu bisa lulus 5 tahun dengan IP 2,5 lebih sedikit? Jadi ini saya kira harus dibongkar," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya