Berita

Pakar telematika Roy Suryo. (Foto: Tangkapan Layar)

Politik

Roy Suryo:

Rektor UGM Bohong soal IPK Jokowi 2,5 Lebih Sedikit

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 04:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dianggap berbohong terkait pernyataannya bahwa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyelesaikan kuliahnya dalam waktu lima tahun dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,5 lebih sedikit. 

Demikian penegasan pakar telematika Roy Suryo di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Selasa 2 Desember 2025.

"Ini kebohongan lagi yang dibuka kemarin setelah tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IPK saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus lima tahun tapi dengan IP 2,5," kata Roy.


Menurut Roy,  durasi kuliah lima tahun dengan IPK 2,5 sangatlah cepat. Capaian itu hanya bisa diperoleh apabila seorang mahasiswa memiliki nilai IPK dengan angka minimal 3. 

"Itu 5 tahun cepat sekali dan 5 tahun itu hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas," kata Roy. 

"IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan, 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri harus dikurangi skripsi," sambungnya. 

Roy menyinggung sejumlah dosen yang datang dari Fakultas Kehutanan UGM. Tiga dosen pengajar itu juga memiliki tahun pendidikan yang lebih dari lima tahun.

Dengan fakta ini, Roy kembali meyakini bahwa seseorang tidak bisa lulus dalam waktu lima tahun selama memiliki indeks prestasi di bawah 2,5. 

"Saya punya buktinya beberapa dosen UGM terkemuka seperti Pak Hasanu Simon, itu pun lulusnya 7 tahun. San Afri Awang, profesor sekarang, itu lulusnya di atas 5 tahun kemudian ada juga Pak Kasmudjo, itu juga lulusnya 6 tahun lebih," kata Roy.

"Masak seseorang itu bisa lulus 5 tahun dengan IP 2,5 lebih sedikit? Jadi ini saya kira harus dibongkar," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya