Berita

Pakar telematika Roy Suryo. (Foto: Tangkapan Layar)

Politik

Roy Suryo:

Rektor UGM Bohong soal IPK Jokowi 2,5 Lebih Sedikit

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 04:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dianggap berbohong terkait pernyataannya bahwa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyelesaikan kuliahnya dalam waktu lima tahun dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,5 lebih sedikit. 

Demikian penegasan pakar telematika Roy Suryo di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Selasa 2 Desember 2025.

"Ini kebohongan lagi yang dibuka kemarin setelah tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IPK saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus lima tahun tapi dengan IP 2,5," kata Roy.


Menurut Roy,  durasi kuliah lima tahun dengan IPK 2,5 sangatlah cepat. Capaian itu hanya bisa diperoleh apabila seorang mahasiswa memiliki nilai IPK dengan angka minimal 3. 

"Itu 5 tahun cepat sekali dan 5 tahun itu hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas," kata Roy. 

"IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan, 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN, yang dia 1 semester sendiri harus dikurangi skripsi," sambungnya. 

Roy menyinggung sejumlah dosen yang datang dari Fakultas Kehutanan UGM. Tiga dosen pengajar itu juga memiliki tahun pendidikan yang lebih dari lima tahun.

Dengan fakta ini, Roy kembali meyakini bahwa seseorang tidak bisa lulus dalam waktu lima tahun selama memiliki indeks prestasi di bawah 2,5. 

"Saya punya buktinya beberapa dosen UGM terkemuka seperti Pak Hasanu Simon, itu pun lulusnya 7 tahun. San Afri Awang, profesor sekarang, itu lulusnya di atas 5 tahun kemudian ada juga Pak Kasmudjo, itu juga lulusnya 6 tahun lebih," kata Roy.

"Masak seseorang itu bisa lulus 5 tahun dengan IP 2,5 lebih sedikit? Jadi ini saya kira harus dibongkar," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya