Suasana Reuni 212 di Monas. (Foto: RMOL/Bonfilio)
Reuni 212 kembali digelar tahun ini dengan mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah.”
Panitia menyebut momentum ini bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan ruang persaudaraan yang ingin terus dirawat setiap tahun.
Humas Reuni 212, Buya Husein, menegaskan bahwa tradisi reuni sudah berlangsung sejak 2017 dan akan terus diadakan. Ia menilai kegiatan tersebut memiliki makna kebangsaan yang kuat.
"Kalau reuni Insyaallah tiap tahun kita akan mengadakan. Karena memang sejak tahun 2017 itu reuni yang pertama, (tahun) 2016 itu acara Aksi Bela Islam 3, kemudian reuni yang pertama 2017 hingga tahun ini," ujarnya di kawasan Monas, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut Buya Husein, Reuni 212 telah menjelma menjadi simbol persatuan. Ia bahkan berharap pemerintah menetapkannya sebagai momentum nasional.
"Insyaallah reuni ini akan kita jadikan Hari Persaudaraan, hari persatuan umat Islam, hari kebersamaan bukan hanya milik umat Islam tapi milik rakyat Indonesia bahkan sedunia. Karena pada saat 2016 bahkan reuni yang ke-2 dan ke-3 itu massa yang hadir sampai belasan juta. Tidak ada satu waktu, satu tempat kumpul massa sampai belasan juta," tegasnya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mempertimbangkan penetapan Reuni 212 sebagai Hari Persaudaraan Nasional.
"Kita berharap ke depannya pemerintah Indonesia juga Gubernur DKI akan menjadikan Reuni 212 ini sebagai Hari Persaudaraan umat warga negara Indonesia. Karena memang reuni ini acara yang begitu baik dan insyaallah mendapat rida dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," lanjut Buya Husein.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama KH Muhammad Syafi'i (Romo Syafi'i) menanggapi wacana menjadikan Reuni 212 sebagai hari Persaudaraan Nasional. Ia menyambut baik usulan tersebut, namun menyatakan keputusan itu berada di tangan Presiden.
"Usulan dari ketua OC tadi, saya belum bisa jawab hari ini. Tapi paling tidak sudah saya catat usulan untuk jadikan libur nasional. Tapi apakah bisa atau tidak, saya harus sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto," ujar Wamenag.
