Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. (Foto: Dok. Golkar)

Politik

Tidak Etis Cak Imin Singgung Tobat Nasuha saat Publik Sedang Berduka

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 17:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ajakan tobat nasuha yang disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada menteri dalam konteks bencana alam Sumatera dinilai tidak bijak.

"Pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka. Harusnya lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana," kata Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, Selasa, 2 Desember 2025.

Sebagai menteri, Cak Imin harusnya berkonsentrasi membantu presiden menyelesaikan masalah bencana yang menimpa masyarakat di berbagai daerah. Hal itu lebih bijak dibanding saling menyalahkan sesama kolega di kabinet. 


"Kerusakan hutan bukan masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama," kata Firman.

Maka dari itu, ia berharap para pejabat di kementerian lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka seperti saat ini.

"Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka," kritiknya.

Pernyataan tobat nasuha disampaikan Cak Imin saat pidato Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global, di Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin mengaku sudah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Isinya, meminta evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah pemerintah ke depan.

"Bahasa NU-nya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri," demikian Cak Imin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya