Berita

Suasana sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP), di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Desember 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

KIP Gelar Sidang Sengketa Ijazah Jokowi: Warga vs Polda Metro Jaya

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 13:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Informasi Publik (KIP) hari ini menggelar sidang penting terkait sengketa informasi publik mengenai dokumen ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sidang ini mempertemukan seorang warga negara bernama Leony Lidia (sebagai Pemohon) melawan Polda Metro Jaya (sebagai Termohon).

Sidang perkara nomor 087/X/KIP-PSI/2025 yang dipimpin oleh Rospita Vici Paulyn (Ketua Majelis Sidang) ini menarik perhatian publik, terlihat dari padatnya ruangan sidang di kantor KIP.

Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di lokasi, para pihak telah hadir di ruang sidang KIP, terutama pihak Pemohon yang membawa pendukung sehingga ruangan terasa sesak.


Komisioner KIP yang menjadi Ketua Majelis Sidang, Rospita Vici Paulyn,  menyampaikan, agenda sidang hari ini merupakan pembacaan putusan, setelah sidang pembuktian pada 12 November 2025 lalu.

"Pemohon sudah mengajukan keberatan, sehingga hari ini kita adalah pembacaan putusan sela," ujar Rospita.

Dia menegaskan, Pemohon Leony masih dapat mengajukan sengketa informasi publik ke KIP, setelah mengetahui putusan di sidang hari ini.

"Nanti Pemohon boleh mengajukan permohonan informasi ulang secara detil kepada pihak Termohon," demikian Rospita menambahkan.

Dalam sidang kali ini, Rospita didampingi 2 Komisioner KIP yang bertindak aebagai Anggota Majelis Sidang, yaitu Arya Sandiyudha dan Samrotunnajah Ismail.

Selain itu, nampak Rospita didampingi sejumlah kuasa hukum yang salah satunya merupakan advokat kawasan Petrus Salestinus. Selain itu, hadir dua orang dari pihak Termohon Polda Metro Jaya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya