Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo. (Foto: Istimewa)
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) bergerak cepat mendukung pemerintah dalam tanggap darurat bencana tanah longsor dan banjir besar yang melanda Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Pulau Nias. Bencana ini menyebabkan akses darat terputus total, menjadikan jalur laut satu-satunya nadi logistik bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Dengan situasi darurat ini, Gapasdap bersama operator langsung mengalihkan armada dari trayek Sibolga-Nias ke jalur darurat Padang-Nias dan Padang-Sibolga untuk menjamin kelancaran pasokan BBM dan kebutuhan mesin pembangkit listrik, beras dan kebutuhan pokok, obat-obatan, serta logistik penting lain bagi masyarakat.
Enam kapal telah disiagakan dan dikerahkan, termasuk KMP Wira Prime, Wira Samaeri, Wira Harmoni, Wira Ono Niha, Wira Nauli, dan Wira Victoria. Armada ini melayani rute darurat sepanjang 220 nautical miles dengan waktu pelayaran 22-23 jam tanpa jeda demi menjaga agar suplai masyarakat tidak terputus.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengapresiasi jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala), KSOP Gunungsitoli, dan KSOP Teluk Bayur yang menunjukkan kecepatan respons luar biasa meskipun dalam suasana libur akhir pekan.
“Respons cepat ini sangat krusial dalam menyelamatkan rantai pasok logistik di tengah situasi bencana,” kata Khoiri melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 1 Desember 2025.
Apresiasi juga disampaikan kepada Direktur Utama PT Wira Jaya Logitama, Sukiarto yang sangat cepat dan tanggap menyiapkan armada dalam waktu singkat, melakukan konsolidasi kru dan logistik kapal, berkoordinasi intensif dengan Gapasdap, KSOP, dan pemerintah daerah, serta mengerahkan armada tanpa menunggu instruksi panjang.
Meski demikian, Khoiri mengatakan, bencana ini membutuhkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih mengingat potensi dampaknya terhadap ketahanan pangan, ketersediaan BBM, suplai logistik vital, dan keselamatan masyarakat di pulau-pulau terluar.
Gapasdap juga merekomendasikan pemerintah pusat agar memastikan keberlanjutan penerbitan izin dan RPT darurat bagi kapal-kapal penugasan, menjamin ketersediaan BBM untuk kapal-kapal penyeberangan yang sedang menjalankan misi kemanusiaan, meningkatkan dukungan APBN untuk penguatan dermaga dan fasilitas pelabuhan yang terbukti menjadi jalur vital saat bencana terjadi, serta menyediakan jalur prioritas logistik nasional untuk memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat waktu.
