Berita

Wakil Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar, Leriadi. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Kader Golkar Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 18:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar, Leriadi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Bencana Nasional terhadap musibah yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

Ia menyatakan bahwa penetapan status ini mendesak guna mempercepat penanganan dan bantuan logistik.

“Kami minta Presiden menetapkan sebagai Bencana Nasional. Butuh armada ke lokasi yang sulit terjangkau, agar penanganan lebih cepat dan dikoordinir langsung oleh pusat,” ujar Leriadi dalam keterangan di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.


Wasekjen DPP AMPI ini menjelaskan bahwa penetapan status Bencana Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 akan memberikan beberapa keuntungan krusial bagi upaya penanganan.

Yakni, mobilisasi Sumber Daya Pusat: Memungkinkan pengerahan seluruh kekuatan dan anggaran dari kementerian/lembaga pusat, termasuk TNI dan Polri, secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Kemudian, membuka peluang untuk menerima bantuan dari lembaga internasional atau negara lain jika skala kerusakan sudah melampaui kemampuan nasional.

Serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak, yang kerusakannya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

“Data dari BNPB dan laporan di lapangan menunjukkan total korban jiwa dan korban hilang sudah melewati batas toleransi, dan banyak desa yang terisolasi karena akses darat terputus. Penetapan status ini bukan hanya tentang nama, tetapi tentang kecepatan aksi dan jangkauan bantuan,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk meringankan beban masyarakat. Bencana di ketiga provinsi tersebut membutuhkan perhatian penuh dan rasa empati yang mendalam.

“Mari kita semua bergandengan tangan untuk turun bersama dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Sumut, Sumbar dan Aceh, karena rakyat butuh perhatian penuh. Bencana ini juga menjadi renungan kita bersama agar kita sayangi alam dengan tulus,” tutupnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya