Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Energi Politik Tersedot Gegara Ijazah Jokowi

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 04:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam perkara yang menyangkut bukti dokumen -- seperti keaslian ijazah -- solusinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menunjukkan dokumen tersebut kepada publik atau memfasilitasi verifikasi independen secara cepat. 

Contoh kasus terbaru dapat dijadikan rujukan adalah ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menunjukkan ijazah asli doktoralnya di hadapan publik untuk membantah tuduhan ijazah palsu. 

"Jurus jitu yang dilakukan Arsul Sani ini jelas patut dijadikan teladan," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya kepada RMOL, Senin 1 Desember 2025.


Dengan langkah langsung dan terbuka tersebut, Arsul Sani berhasil menuntaskan masalah secara cepat. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa pemimpin atau pejabat publik harus berani menunjukkan dokumen asli mereka ketika keabsahannya dipertanyakan. 

Dari perspektif reputasi politik, pemimpin yang tidak segera melakukan klarifikasi berbasis bukti akan menghadapi publisitas negatif dan penurunan legitimasi. 

"Energi politik dan administratif tersedot hanya untuk menangani krisis yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam hitungan jam," kata Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, ketika tuduhan dibiarkan tanpa jawaban yang transparan, rumor menjadi liar dan berubah menjadi persoalan hukum berkepanjangan yang berdampak pada kapasitas pemerintahan, penyusunan kebijakan, dan warisan politik tokoh yang bersangkutan. 

"Masyarakat pada akhirnya menanggung konsekuensinya berupa hilangnya kepercayaan terhadap institusi, polarisasi publik, serta gangguan agenda pembangunan akibat fokus yang bergeser pada isu personal," pungkas Sugiyanto.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya