Berita

Taman Nasional Tesso Nilo. (Foto: Istimewa)

Politik

Negara Harus Hadir Selamatkan Tesso Nilo dari Krisis Ekologis

MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau menyusul meningkatnya konflik tenurial, perambahan kawasan, dan insiden konflik manusia–satwa yang terus berulang. 

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, persoalan Tesso Nilo harus dilihat sebagai masalah tata kelola yang kompleks dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas, terukur, dan berbasis data.

“Konservasi adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kita bersama. Tesso Nilo harus dipulihkan, dan negara harus hadir untuk memastikan bahwa kawasan ini tetap menjadi habitat alami yang terlindungi serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” jelasnya, Minggu, 30 November 2025.


Slamet menegaskan bahwa Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu benteng penting keanekaragaman hayati di Indonesia dan habitat kunci bagi gajah Sumatera. Namun, tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakjelasan tata batas kawasan membuat hutan terus terdegradasi. 

Ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu hadir secara lebih konsisten agar kerusakan yang terjadi tidak terus meluas dan menimbulkan dampak ekologis maupun sosial.

Slamet juga menyoroti hilangnya habitat gajah akibat fragmentasi kawasan yang menjadi pemicu utama meningkatnya konflik antara satwa dan manusia. Ia menekankan bahwa perlindungan gajah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari kondisi habitatnya. 

Jika kerusakan habitat dibiarkan, risiko konflik akan semakin tinggi dan upaya konservasi tidak akan mencapai hasil yang signifikan. Maka pendekatan mitigasi harus ditingkatkan melalui langkah-langkah yang lebih sistematis, termasuk penguatan koridor satwa, sistem peringatan dini, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak.

"Penyelesaian konflik di Tesso Nilo tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi harus dimulai dari penataan batas kawasan yang jelas, penertiban perkebunan sawit ilegal secara menyeluruh, serta penanganan tegas terhadap aktor-aktor besar yang terlibat dalam pembukaan lahan," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya