Berita

Taman Nasional Tesso Nilo. (Foto: Istimewa)

Politik

Negara Harus Hadir Selamatkan Tesso Nilo dari Krisis Ekologis

MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau menyusul meningkatnya konflik tenurial, perambahan kawasan, dan insiden konflik manusia–satwa yang terus berulang. 

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, persoalan Tesso Nilo harus dilihat sebagai masalah tata kelola yang kompleks dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas, terukur, dan berbasis data.

“Konservasi adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kita bersama. Tesso Nilo harus dipulihkan, dan negara harus hadir untuk memastikan bahwa kawasan ini tetap menjadi habitat alami yang terlindungi serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” jelasnya, Minggu, 30 November 2025.


Slamet menegaskan bahwa Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu benteng penting keanekaragaman hayati di Indonesia dan habitat kunci bagi gajah Sumatera. Namun, tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakjelasan tata batas kawasan membuat hutan terus terdegradasi. 

Ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu hadir secara lebih konsisten agar kerusakan yang terjadi tidak terus meluas dan menimbulkan dampak ekologis maupun sosial.

Slamet juga menyoroti hilangnya habitat gajah akibat fragmentasi kawasan yang menjadi pemicu utama meningkatnya konflik antara satwa dan manusia. Ia menekankan bahwa perlindungan gajah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari kondisi habitatnya. 

Jika kerusakan habitat dibiarkan, risiko konflik akan semakin tinggi dan upaya konservasi tidak akan mencapai hasil yang signifikan. Maka pendekatan mitigasi harus ditingkatkan melalui langkah-langkah yang lebih sistematis, termasuk penguatan koridor satwa, sistem peringatan dini, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak.

"Penyelesaian konflik di Tesso Nilo tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi harus dimulai dari penataan batas kawasan yang jelas, penertiban perkebunan sawit ilegal secara menyeluruh, serta penanganan tegas terhadap aktor-aktor besar yang terlibat dalam pembukaan lahan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya