Berita

Taman Nasional Tesso Nilo. (Foto: Istimewa)

Politik

Negara Harus Hadir Selamatkan Tesso Nilo dari Krisis Ekologis

MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau menyusul meningkatnya konflik tenurial, perambahan kawasan, dan insiden konflik manusia–satwa yang terus berulang. 

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, persoalan Tesso Nilo harus dilihat sebagai masalah tata kelola yang kompleks dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas, terukur, dan berbasis data.

“Konservasi adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kita bersama. Tesso Nilo harus dipulihkan, dan negara harus hadir untuk memastikan bahwa kawasan ini tetap menjadi habitat alami yang terlindungi serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” jelasnya, Minggu, 30 November 2025.


Slamet menegaskan bahwa Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu benteng penting keanekaragaman hayati di Indonesia dan habitat kunci bagi gajah Sumatera. Namun, tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakjelasan tata batas kawasan membuat hutan terus terdegradasi. 

Ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu hadir secara lebih konsisten agar kerusakan yang terjadi tidak terus meluas dan menimbulkan dampak ekologis maupun sosial.

Slamet juga menyoroti hilangnya habitat gajah akibat fragmentasi kawasan yang menjadi pemicu utama meningkatnya konflik antara satwa dan manusia. Ia menekankan bahwa perlindungan gajah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari kondisi habitatnya. 

Jika kerusakan habitat dibiarkan, risiko konflik akan semakin tinggi dan upaya konservasi tidak akan mencapai hasil yang signifikan. Maka pendekatan mitigasi harus ditingkatkan melalui langkah-langkah yang lebih sistematis, termasuk penguatan koridor satwa, sistem peringatan dini, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak.

"Penyelesaian konflik di Tesso Nilo tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi harus dimulai dari penataan batas kawasan yang jelas, penertiban perkebunan sawit ilegal secara menyeluruh, serta penanganan tegas terhadap aktor-aktor besar yang terlibat dalam pembukaan lahan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya