Berita

Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi. (Foto: Instagram gobekasi.official)

Nusantara

Bos Perumda Tirta Patriot Tidur Pulas saat Rapat Dirujak Warganet

Kinerja Dilaporkan ke Kejagung
MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 03:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Upaya penegakan hukum atas dugaan korupsi pengelolaan air di Perumda Tirta Patriot memasuki babak baru. 

Laporan resmi dari Pemuda Peduli Air Minum Indonesia (PPAMI) mengenai maladministrasi dan dugaan penyimpangan anggaran perusahaan daerah tersebut telah didisposisikan resmi oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung. 

Hal ini menandai bahwa perkara ini masuk radar penyidik dan berada dalam proses pendalaman di Kejagung.


Namun di tengah sorotan hukum itu, publik kembali digegerkan oleh perilaku Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, yang tertangkap kamera sedang tertidur ketika Pansus 8 DPRD Kota Bekasi menggelar rapat pembahasan Raperda Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2026. 

Momen viral itu dianggap sebagai gambaran tentang lemahnya keseriusan manajemen perusahaan dalam menghadapi persoalan krusial yang sedang menyeret mereka ke meja hukum.

Dilansir dari akun Instagram gobekasi.official, Ali Imam terlihat pulas tertidur saat rapat dengan DPRD. Praktis tindakan itu langsung menjadi bulan-bulanan warganet.

“Woeyyy Bapak yg terhormat trimakasih kiriman air pamnya sampai rumah saya hari ini lumayan keruh,lebih baik dari hari" sebelumnya warnanya kyak di campur susu coklat,semoga Anda tertidur pulas dan tidak terbangun lagi,semoga Allah menerima amal perbuatannya,” tulis pemilik akun @budiantowahyu92.

“Lanjutkan tidurnya, Pak. Lanjutkan di rumahkan lbh nyaman,” timpal akun @sablonplastikbekasi.

Bahkan beberapa warganet juga meminta agar Dirut Perumda dipecat.

“Pecat kata gw mah,” tulis akun @friyansyahyusuf.

“Pecat lgsung bukan di evaluasi,” timpal akun @frhnoktri.  

Terkait itu, Ketua Umum PPAMI, Garisah Idharul Haq, menyebut bahwa dua peristiwa besar yang terjadi bersamaan ini memperkuat pentingnya pengawasan publik dan penegakan hukum.

“Air pelanggan TMS, temuan BPK jelas, hasil lab PAM Jaya menguatkan. Anggaran pengelolaan air besar, tetapi yang diterima warga justru air kotor. Sekarang dirutnya tertidur saat rapat pembahasan penyertaan modal. Ini bukan sekadar buruknya manajemen, ini tanda ada sesuatu yang sangat tidak sehat di tubuh perusahaan,” ujar Garisah dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 29 November 2025.

Ia menegaskan bahwa PPAMI akan terus mengawal proses hukum yang kini sedang masuk tahap pendalaman di Pidsus Kejagung.

“Disposisi Pidsus berarti laporan kami sudah naik meja dan sedang diperiksa isinya. Publik butuh kepastian, bukan drama kantor. Kami meminta kasus ini diproses secara tegas, transparan, dan tanpa intervensi,” tegasnya.

Dengan kasus sudah di Pidsus, publik kini menunggu langkah tegas berikutnya: apakah penyidik akan meningkatkan status laporan ini ke tahap penyidikan, atau hanya berhenti pada klarifikasi administratif.

Laporan itu bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, warga pelanggan Tirta Patriot mengeluhkan air keruh, berbau, bahkan tidak jarang menimbulkan iritasi. Pengaduan itu diperkuat oleh hasil uji laboratorium PAM Jaya terhadap sampel air yang disampaikan langsung oleh PPAMI, serta temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja 2020-2022, yang menyebutkan sejumlah parameter air pelanggan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Kondisi air yang bermasalah ini kontras dengan biaya pengelolaan air yang terus meningkat, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perumda Tirta Patriot tahun 2023. Besarnya anggaran operasional tidak sejalan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan penggunaan anggaran negara. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi mencoba untuk menghubungi pihak Perumda Tirta Patriot untuk dimintai klarifikasi namun belum mendapat respons.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya