Berita

Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi. (Foto: Instagram gobekasi.official)

Nusantara

Bos Perumda Tirta Patriot Tidur Pulas saat Rapat Dirujak Warganet

Kinerja Dilaporkan ke Kejagung
MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 03:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Upaya penegakan hukum atas dugaan korupsi pengelolaan air di Perumda Tirta Patriot memasuki babak baru. 

Laporan resmi dari Pemuda Peduli Air Minum Indonesia (PPAMI) mengenai maladministrasi dan dugaan penyimpangan anggaran perusahaan daerah tersebut telah didisposisikan resmi oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung. 

Hal ini menandai bahwa perkara ini masuk radar penyidik dan berada dalam proses pendalaman di Kejagung.


Namun di tengah sorotan hukum itu, publik kembali digegerkan oleh perilaku Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, yang tertangkap kamera sedang tertidur ketika Pansus 8 DPRD Kota Bekasi menggelar rapat pembahasan Raperda Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2026. 

Momen viral itu dianggap sebagai gambaran tentang lemahnya keseriusan manajemen perusahaan dalam menghadapi persoalan krusial yang sedang menyeret mereka ke meja hukum.

Dilansir dari akun Instagram gobekasi.official, Ali Imam terlihat pulas tertidur saat rapat dengan DPRD. Praktis tindakan itu langsung menjadi bulan-bulanan warganet.

“Woeyyy Bapak yg terhormat trimakasih kiriman air pamnya sampai rumah saya hari ini lumayan keruh,lebih baik dari hari" sebelumnya warnanya kyak di campur susu coklat,semoga Anda tertidur pulas dan tidak terbangun lagi,semoga Allah menerima amal perbuatannya,” tulis pemilik akun @budiantowahyu92.

“Lanjutkan tidurnya, Pak. Lanjutkan di rumahkan lbh nyaman,” timpal akun @sablonplastikbekasi.

Bahkan beberapa warganet juga meminta agar Dirut Perumda dipecat.

“Pecat kata gw mah,” tulis akun @friyansyahyusuf.

“Pecat lgsung bukan di evaluasi,” timpal akun @frhnoktri.  

Terkait itu, Ketua Umum PPAMI, Garisah Idharul Haq, menyebut bahwa dua peristiwa besar yang terjadi bersamaan ini memperkuat pentingnya pengawasan publik dan penegakan hukum.

“Air pelanggan TMS, temuan BPK jelas, hasil lab PAM Jaya menguatkan. Anggaran pengelolaan air besar, tetapi yang diterima warga justru air kotor. Sekarang dirutnya tertidur saat rapat pembahasan penyertaan modal. Ini bukan sekadar buruknya manajemen, ini tanda ada sesuatu yang sangat tidak sehat di tubuh perusahaan,” ujar Garisah dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 29 November 2025.

Ia menegaskan bahwa PPAMI akan terus mengawal proses hukum yang kini sedang masuk tahap pendalaman di Pidsus Kejagung.

“Disposisi Pidsus berarti laporan kami sudah naik meja dan sedang diperiksa isinya. Publik butuh kepastian, bukan drama kantor. Kami meminta kasus ini diproses secara tegas, transparan, dan tanpa intervensi,” tegasnya.

Dengan kasus sudah di Pidsus, publik kini menunggu langkah tegas berikutnya: apakah penyidik akan meningkatkan status laporan ini ke tahap penyidikan, atau hanya berhenti pada klarifikasi administratif.

Laporan itu bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, warga pelanggan Tirta Patriot mengeluhkan air keruh, berbau, bahkan tidak jarang menimbulkan iritasi. Pengaduan itu diperkuat oleh hasil uji laboratorium PAM Jaya terhadap sampel air yang disampaikan langsung oleh PPAMI, serta temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja 2020-2022, yang menyebutkan sejumlah parameter air pelanggan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Kondisi air yang bermasalah ini kontras dengan biaya pengelolaan air yang terus meningkat, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perumda Tirta Patriot tahun 2023. Besarnya anggaran operasional tidak sejalan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan penggunaan anggaran negara. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi mencoba untuk menghubungi pihak Perumda Tirta Patriot untuk dimintai klarifikasi namun belum mendapat respons.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya