Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Waka MPR Sorot Kayu Gelondongan di Bencana Sumatera, Minta Cek Legalitas

SABTU, 29 NOVEMBER 2025 | 21:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rangkaian bencana di sejumlah wilayah di Sumatera merupakan tanda nyata bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

“Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy di Diplomacy Clinic Room, The Kasablanka, Jakarta, Sabtu 29 November 2025.


Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

“Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” tuturnya.

Dia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

Wakil Ketua Umum PAN itu mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

“Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” tuturnya.

Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging. Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

“Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya