Bencana Sumatera: DPR Tuntut Evaluasi Total Izin Tambang dan Perkebunan

Rangkaian bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera telah memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, mendesak Pemerintah segera melakukan penguatan mitigasi bencana yang komprehensif, dan yang paling utama, meninjau ulang semua izin usaha ekstraktif.

Maman, yang juga Anggota Timwas Bencana DPR RI, secara tegas menuding izin usaha di sektor pertambangan dan perkebunan besar sebagai biang keladi di balik kerusakan tutupan lahan yang memperparah bencana.

“Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 29 November 2025

Menurut Maman, kemunculan fenomena Siklon Senyar di wilayah yang tidak biasa harus menjadi alarm keras bahwa dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah mencapai level yang mengancam keselamatan rakyat.

"Telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan rakyat di banyak daerah Indonesia,” pungkasnya.

Selain evaluasi izin, Maman Imanulhaq mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, seperti revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penghijauan massif, penataan ruang berbasis mitigasi risiko bencana, serta peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan maupun pemulihan.