Penanganan Bencana Tak Boleh Tertutup Isu Politis Bandara Ilegal

Ketua Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa untuk menangani banjir besar yang melumpuhkan hampir seluruh Provinsi Aceh sejak awal pekan ini.

Ia menekankan tiga prioritas utama menghidupkan kembali sistem komunikasi darurat, memasok energi cadangan, dan mengirim logistik makanan siap saji melalui jalur udara karena akses darat terputus total.

Saat ini listrik padam total di hampir seluruh Aceh dan tower seluler tumbang, sehingga sinyal telepon dan internet hilang selama berhari-hari. Akibatnya, koordinasi penanganan bencana menjadi lumpuh.

“Bahkan Polsek, Koramil, dan Puskesmas tidak memiliki radio komunikasi yang hidup. Semua aparat di lapangan mengaku lumpuh karena tidak bisa berkomunikasi,” ujar Sudirman usai melihat situasi langsung bencana banjir di Provinsi Aceh, Jumat, 28 November 2025.

Selanjutnya analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat juga meminta pemerintah bergerak cepat dan tanggap dalam menanggapi masalah bencana seperti ini.

“Pemerintah itu harus cepat tanggap, sebisa mungkin segera urus permasalahan seperti ini, jangan terlalu fokus mengurus masalah ekonomi negara saja,” kata Hensa.

Hensat mengatakan, kehadiran pemerintah pusat saat ini sangat diperlukan masyarakat. Ia mengkhawatirkan jika tidak segera diurus, permasalahan seperti ini bisa saja cepat tertutup informasinya dengan isu-isu lain seperti politik atau pun yang lainnya.

“Turun tangan dan langsung menghadirkan Solusi itu perlu bagi pemerintah pusat untuk msyarakat, jangan sampai kemudian nantinya hal-hal seperti ini yang menyangkut kepentingan masyarakat ini tertutup dengan isu-isu politis seperti polemik PT IMIP, misalnya,” pungkas Hensat.