Berita

Kantor PBNU (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Beda Pilihan Investor Konsesi Tambang Biang Kisruh PBNU

JUMAT, 28 NOVEMBER 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya bagi kalangan Nahdliyin, ketegangan internal dan silang pendapat di tingkat elite PBNU juga menyedot perhatian publik.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla melalui podcast Gaspol membongkar akar persoalan perpecahan di internal PBNU. 

Menurutnya, perpecahan diakibatkan perbedaan pandangan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. 


Usut punya usut, perbedaan itu terkait dengan investor yang akan ikut membantu pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah untuk PBNU.

“Nah perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul inilah yang membuat hubungan ini jadi bermasalah kan,” ujar Gus Ulil seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 28 November 2025.

Gus Yahya disebut ingin mengganti investor sesuai dengan keinginan pemerintahan saat ini. Pasalnya, investor sebelumnya dianggap tidak memiliki posisi politik yang kuat.

Namun Gus Ipul tetap ingin mempertahankan investor lama, karena sudah berhubungan sejak era kepemimpinan mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. 

“Ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Kekuasaan yang baru ini menghendaki investor yang lain,” paparnya. 

Gus Yahya ingin investor yang mengelola konsesi tambang milik PBNU ini memang yang mendapatkan restu pemerintah.
Alasannya, agar PBNU sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak memiliki perbedaan pandangan. 

“Tapi Gus Ipul punya prinsip yang lain, ya karena sudah janjian dengan investor yang lama ya sudah kita ikut investor yang lama dan kebetulan investor yang lama ini ya memang investor yang secara politik, posisinya kurang oke sekarang,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya