Berita

Kantor PBNU (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Beda Pilihan Investor Konsesi Tambang Biang Kisruh PBNU

JUMAT, 28 NOVEMBER 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya bagi kalangan Nahdliyin, ketegangan internal dan silang pendapat di tingkat elite PBNU juga menyedot perhatian publik.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla melalui podcast Gaspol membongkar akar persoalan perpecahan di internal PBNU. 

Menurutnya, perpecahan diakibatkan perbedaan pandangan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. 


Usut punya usut, perbedaan itu terkait dengan investor yang akan ikut membantu pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah untuk PBNU.

“Nah perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul inilah yang membuat hubungan ini jadi bermasalah kan,” ujar Gus Ulil seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 28 November 2025.

Gus Yahya disebut ingin mengganti investor sesuai dengan keinginan pemerintahan saat ini. Pasalnya, investor sebelumnya dianggap tidak memiliki posisi politik yang kuat.

Namun Gus Ipul tetap ingin mempertahankan investor lama, karena sudah berhubungan sejak era kepemimpinan mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. 

“Ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Kekuasaan yang baru ini menghendaki investor yang lain,” paparnya. 

Gus Yahya ingin investor yang mengelola konsesi tambang milik PBNU ini memang yang mendapatkan restu pemerintah.
Alasannya, agar PBNU sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak memiliki perbedaan pandangan. 

“Tapi Gus Ipul punya prinsip yang lain, ya karena sudah janjian dengan investor yang lama ya sudah kita ikut investor yang lama dan kebetulan investor yang lama ini ya memang investor yang secara politik, posisinya kurang oke sekarang,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya