Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Pansus Agraria Mandeg, Keresahan Petani Sawit Meningkat

JUMAT, 28 NOVEMBER 2025 | 08:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Macetnya pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI mulai menimbulkan kegelisahan baru bagi petani sawit rakyat. 

Forum Tani Sawit bersama Pusat Studi Sawit IPB menilai mandegnya proses ini membuat upaya penyelesaian konflik agraria seperti berjalan di tempat, sementara masalah di lapangan terus melebar. 

Menurut mereka, lahan yang seharusnya menjadi dasar penghidupan, justru berubah menjadi sumber kekhawatiran berkepanjangan karena tak ada kejelasan arah penanganannya.


Situasi yang tampak di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menjadi contoh bagaimana konflik agraria terus berkepanjangan dan memberi dampak sosial besar, mulai dari penggusuran hingga hilangnya mata pencaharian. 

Forum Tani Sawit menilai pemerintah masih mengedepankan penindakan, sementara persoalan mendasar seperti batas kawasan dan tumpang tindih perizinan belum terselesaikan.

 “TNTN adalah salah satu contoh bagaimana konflik agraria tidak kunjung mendapatkan solusi yang menyeluruh,” ujar Ketua Forum Tani Sawit, Abdul Aziz, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

Kondisi serupa disebut terjadi di berbagai kawasan konservasi lain. 

Samuel Simanjuntak dari Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau menyoroti bahwa banyak warga justru tinggal lebih dulu di kawasan itu sebelum ada penetapan negara, namun kemudian dianggap melanggar aturan. 

Yagus Suyadi, mantan Staf Ahli Bidang Hukum ATR/BPN, menilai kondisi ini tidak sejalan dengan ambisi pemerintah mendorong ekspor CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menekankan bahwa masih banyak kebijakan agraria yang tumpang tindih, sementara TNTN hanyalah satu dari ratusan konflik yang belum ditangani secara struktural.

Forum Tani Sawit pun mendesak Pansus memanggil kementerian terkait dan merumuskan skema penyelesaian yang adil, termasuk pengakuan terhadap masyarakat yang telah lama bermukim. 

Bagi petani, penyelesaian konflik bukan hanya soal legalitas lahan, tetapi juga soal martabat dan rasa aman.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya