Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Pansus Agraria Mandeg, Keresahan Petani Sawit Meningkat

JUMAT, 28 NOVEMBER 2025 | 08:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Macetnya pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI mulai menimbulkan kegelisahan baru bagi petani sawit rakyat. 

Forum Tani Sawit bersama Pusat Studi Sawit IPB menilai mandegnya proses ini membuat upaya penyelesaian konflik agraria seperti berjalan di tempat, sementara masalah di lapangan terus melebar. 

Menurut mereka, lahan yang seharusnya menjadi dasar penghidupan, justru berubah menjadi sumber kekhawatiran berkepanjangan karena tak ada kejelasan arah penanganannya.


Situasi yang tampak di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menjadi contoh bagaimana konflik agraria terus berkepanjangan dan memberi dampak sosial besar, mulai dari penggusuran hingga hilangnya mata pencaharian. 

Forum Tani Sawit menilai pemerintah masih mengedepankan penindakan, sementara persoalan mendasar seperti batas kawasan dan tumpang tindih perizinan belum terselesaikan.

 “TNTN adalah salah satu contoh bagaimana konflik agraria tidak kunjung mendapatkan solusi yang menyeluruh,” ujar Ketua Forum Tani Sawit, Abdul Aziz, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

Kondisi serupa disebut terjadi di berbagai kawasan konservasi lain. 

Samuel Simanjuntak dari Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau menyoroti bahwa banyak warga justru tinggal lebih dulu di kawasan itu sebelum ada penetapan negara, namun kemudian dianggap melanggar aturan. 

Yagus Suyadi, mantan Staf Ahli Bidang Hukum ATR/BPN, menilai kondisi ini tidak sejalan dengan ambisi pemerintah mendorong ekspor CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menekankan bahwa masih banyak kebijakan agraria yang tumpang tindih, sementara TNTN hanyalah satu dari ratusan konflik yang belum ditangani secara struktural.

Forum Tani Sawit pun mendesak Pansus memanggil kementerian terkait dan merumuskan skema penyelesaian yang adil, termasuk pengakuan terhadap masyarakat yang telah lama bermukim. 

Bagi petani, penyelesaian konflik bukan hanya soal legalitas lahan, tetapi juga soal martabat dan rasa aman.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya