Ilustrasi (Artificial Intelligence)
Macetnya pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI mulai menimbulkan kegelisahan baru bagi petani sawit rakyat.
Forum Tani Sawit bersama Pusat Studi Sawit IPB menilai mandegnya proses ini membuat upaya penyelesaian konflik agraria seperti berjalan di tempat, sementara masalah di lapangan terus melebar.
Menurut mereka, lahan yang seharusnya menjadi dasar penghidupan, justru berubah menjadi sumber kekhawatiran berkepanjangan karena tak ada kejelasan arah penanganannya.
Situasi yang tampak di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menjadi contoh bagaimana konflik agraria terus berkepanjangan dan memberi dampak sosial besar, mulai dari penggusuran hingga hilangnya mata pencaharian.
Forum Tani Sawit menilai pemerintah masih mengedepankan penindakan, sementara persoalan mendasar seperti batas kawasan dan tumpang tindih perizinan belum terselesaikan.
“TNTN adalah salah satu contoh bagaimana konflik agraria tidak kunjung mendapatkan solusi yang menyeluruh,” ujar Ketua Forum Tani Sawit, Abdul Aziz, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 28 November 2025.
Kondisi serupa disebut terjadi di berbagai kawasan konservasi lain.
Samuel Simanjuntak dari Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau menyoroti bahwa banyak warga justru tinggal lebih dulu di kawasan itu sebelum ada penetapan negara, namun kemudian dianggap melanggar aturan.
Yagus Suyadi, mantan Staf Ahli Bidang Hukum ATR/BPN, menilai kondisi ini tidak sejalan dengan ambisi pemerintah mendorong ekspor CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menekankan bahwa masih banyak kebijakan agraria yang tumpang tindih, sementara TNTN hanyalah satu dari ratusan konflik yang belum ditangani secara struktural.
Forum Tani Sawit pun mendesak Pansus memanggil kementerian terkait dan merumuskan skema penyelesaian yang adil, termasuk pengakuan terhadap masyarakat yang telah lama bermukim.
Bagi petani, penyelesaian konflik bukan hanya soal legalitas lahan, tetapi juga soal martabat dan rasa aman.
