Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Pansus Agraria Mandeg, Keresahan Petani Sawit Meningkat

JUMAT, 28 NOVEMBER 2025 | 08:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Macetnya pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI mulai menimbulkan kegelisahan baru bagi petani sawit rakyat. 

Forum Tani Sawit bersama Pusat Studi Sawit IPB menilai mandegnya proses ini membuat upaya penyelesaian konflik agraria seperti berjalan di tempat, sementara masalah di lapangan terus melebar. 

Menurut mereka, lahan yang seharusnya menjadi dasar penghidupan, justru berubah menjadi sumber kekhawatiran berkepanjangan karena tak ada kejelasan arah penanganannya.


Situasi yang tampak di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menjadi contoh bagaimana konflik agraria terus berkepanjangan dan memberi dampak sosial besar, mulai dari penggusuran hingga hilangnya mata pencaharian. 

Forum Tani Sawit menilai pemerintah masih mengedepankan penindakan, sementara persoalan mendasar seperti batas kawasan dan tumpang tindih perizinan belum terselesaikan.

 “TNTN adalah salah satu contoh bagaimana konflik agraria tidak kunjung mendapatkan solusi yang menyeluruh,” ujar Ketua Forum Tani Sawit, Abdul Aziz, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

Kondisi serupa disebut terjadi di berbagai kawasan konservasi lain. 

Samuel Simanjuntak dari Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau menyoroti bahwa banyak warga justru tinggal lebih dulu di kawasan itu sebelum ada penetapan negara, namun kemudian dianggap melanggar aturan. 

Yagus Suyadi, mantan Staf Ahli Bidang Hukum ATR/BPN, menilai kondisi ini tidak sejalan dengan ambisi pemerintah mendorong ekspor CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menekankan bahwa masih banyak kebijakan agraria yang tumpang tindih, sementara TNTN hanyalah satu dari ratusan konflik yang belum ditangani secara struktural.

Forum Tani Sawit pun mendesak Pansus memanggil kementerian terkait dan merumuskan skema penyelesaian yang adil, termasuk pengakuan terhadap masyarakat yang telah lama bermukim. 

Bagi petani, penyelesaian konflik bukan hanya soal legalitas lahan, tetapi juga soal martabat dan rasa aman.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya