Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (Foto: Humas PAN)
Intensitas hujan tinggi di sejumlah wilayah tanah air menyebabkan bencana ekologis di berbagai daerah.
Hingga Kamis, 27 November 2025, banjir besar menerjang Padang, Aceh, Tapanuli Selatan hingga Sibolga. Bencana longsor juga sebelumnya terjadi secara masif di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Merespons hal ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah yang bertindak sigap menyelamatkan warga yang terdampak. Bagi Eddy, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Para kepala daerah mengambil tindakan cepat dan taktis untuk menyelamatkan warga dari dampak bencana. Selain itu, kami juga mendorong pemerintah pusat dan daerah lainnya untuk melakukan tindakan pencegahan yang dianggap perlu untuk siaga menghadapi ancaman bencana ekologis akibat anomali iklim ini. Keselamatan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama,” kata Eddy..
Wakil Ketua Umum PAN ini menyebut bencana ekologis terjadi selain karena anomali iklim juga karena adanya beberapa kebijakan sebelumnya yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan secara baik dan bertanggungjawab.
“Kami mendorong Kementerian LH melalui Dirjen Gakum untuk terus melakukan monitoring dan penegakan hukum jika ditemukan pembangunan yang justru berpotensi membahayakan lingkungan,” ungkapnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendorong agar aksi iklim dipercepat melalui regulasi yang mendukung transisi energi hingga pro terhadap upaya pencegahan krisis iklim melalui pembangunan rendah karbon.
“Pemerintah mendengarkan aspirasi yang secara konsisten kami sampaikan untuk menjadi kebijakan pro lingkungan yakni mengenai isu sampah dan perdagangan karbon dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 109 tahun 2025 tentang Waste to Energy dan Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon,”
“Ke depan kebijakan pro lingkungan dan mencegah dampak krisis iklim sepertinya harus diakselerasi seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan. Kami juga terus mendorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim agar segera dibahas dan disahkan sebagai dasar hukum segala bentuk kebijakan mencegah dampak krisis iklim yang semakin meluas,” lanjut Eddy.
“Climate action starts now. Tidak bisa ditunda lagi,” tutupnya.
