Komisi IX DPR Minta Pemerintah Intervensi Lintas Sektor soal Darurat TBC

Komisi IX DPR meminta pemerintah untuk mengintervensi lintas sektoral kementerian lembaga dalam menangani tuberkulosis (TBC) yang saat ini berada dalam kondisi darurat. Pasalnya, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dengan populasi terbanyak mengidap TBC.

“Hari ini Indonesia kan darurat TBC, nah sementara intervensi pemerintah itu belum maksimal dilakukan,” kata Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 27 November 2025.

Irma menjelaskan bahwa Indonesia berada di posisi kedua dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC. Namun, jika dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk, Indonesia justru menjadi negara dengan beban TBC tertinggi.

“Sebetulnya Indonesia itu urutan kedua setelah India. Tapi kalau kita perbandingkan antara penduduk Indonesia dan India, sebenarnya kalau dihitung dari populasi, kita tertinggi di dunia. Karena India kan 2 miliar penduduknya, sementara kita cuma 270 juta,” kata Irma.

Atas dasar itu, Irma menilai pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk menekan penyebaran TBC. Ia menekankan upaya eliminasi TBC tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja.

“TBC itu mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ini yang mengakibatkan kami di Komisi IX, terutama Fraksi NasDem, fokus untuk bisa mengeliminasi agar rakyat Indonesia bebas dari TBC. Tapi enggak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, harus lintas sektor,” kata Legislator NasDem ini.

Irma mengungkapkan, Fraksi NasDem pihaknya mengundang berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BPOM, Kemenkes, serta para pakar TBC untuk memberikan solusi komprehensif kepada pemerintah.

“Makanya tadi saya undang semua, baik dari BPOM, Kementerian Kesehatan, dan semua pakar-pakar yang khusus menangani TB. Kita mintakan pendapat dan solusi agar intervensi pemerintah untuk mengeliminasi TBC ini bisa berhasil,” kata Irma.