Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Sengkarut Kredit Rumah Subsidi: Menkeu Purbaya Tolak Hapus SLIK OJK

KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | 14:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan  (SLIK) OJK sebagai syarat pengajuan rumah subsidi.

Purbaya menilai persoalan yang menghambat masyarakat memiliki rumah tidak sesederhana itu. Menkeu menegaskan penghapusan SLIK OJK bukan satu-satunya solusi.

"Kita akan investigasi lebih lanjut, sepertinya bukan SLIK OJK saja yang membuat mereka (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR) nggak bisa dapat kredit (rumah). Dihapus pun mereka masih enggak mampu (beli rumah),” kata Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 27 November 2025.


Ia menambahkan, pemerintah masih menelisik penyebab lemahnya penyerapan program kredit.

"Apa demand lemah atau memang ada hambatan yang lain? Nanti programnya akan di-adjust sesuai (kondisi),”tambahnya.

Di saat yang sama, Menteri Maruarar alias Ara tetap mempertahankan argumennya mengenai urgensi persoalan SLIK OJK. Ia telah menggelar empat kali pertemuan dengan OJK serta perbankan, namun tetap belum menemukan solusi konkret.

"Saya minta kebijakan itu supaya bisa SLIK OJK dengan nilai tertentu kalau boleh itu dihapuskan. Kalau boleh itu bagi yang mau mengikuti, misalnya program rumah subsidi," tegas Ara dalam konferensi pers terpisah di Kantor Kemenko Perekonomian.

Ara mengaku banyak menerima keluhan rakyat di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Bali, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, hingga Jawa yang merasa terhambat oleh ketentuan penilaian kredit SLIK OJK saat ingin mengajukan rumah subsidi.

"Terakhir saya turun ke Bali, ke Badung, kemudian juga ke Denpasar. Dan juga kita menemukan banyak di Sumatra Utara, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita menemukan itu (SLIK OJK) salah satu kendala rakyat untuk bisa mendaftar, untuk memiliki rumah subsidi,” tuturnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya