Polemik Bandara IMIP Morowali Bukti Kebobrokan Rezim Jokowi

Keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah yang dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus menjadi sorotan. 

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, banyak kebijakan yang irasional, salah satunya terkait soal bandara IMIP di Morowali. 

"Hanya orang kurang waras membuat bandara tapi tak dikelola negara, tak ada Bea Cukai dan Imigrasi. Bandara ilegal ini eksistensinya memang ajaib. Saya yakin bandara ini jadi tempat black market serta economic underground. Ini bukti kebobrokan rezim Jokowi,” kata Jerry dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 26 November 2025.  

Menurut dia, Keimigrasian harus turun tangan memeriksa semua dokumen orang asing yang ada di Morowali.

“Tercatat banyak WNA dari China masuk dan tak memiliki dokumen yang jelas. Inilah bagian kecil skandal Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia,” ungkapnya.

 "Saya salut langkah Prabowo melalui Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang memerintahkan membongkar bandara ilegal ini," pungkas Jerry. 

Sorotan terhadap bandara tersebut muncul setelah Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan di area dekat fasilitas latihan militer TNI. 

Hasil temuan memperlihatkan bahwa bandara yang beroperasi di dalam kawasan IMIP tidak menunjukkan kehadiran otoritas resmi negara. Tidak ada kantor Bea Cukai, tidak ada Imigrasi, bahkan tidak terlihat kehadiran otoritas penerbangan sipil, yang semestinya berada di bawah kendali Dirjen Perhubungan Udara.

“Tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang asalnya,” tandas Sjarie usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, 20 November 2025.