Berita

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf melantik pejabat struktural, di Masjid Al IKhlas, Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Rabu 26 November 2025 (RMOL/Reni Erina)

Nusantara

Kemenhaj RI Tuntut Agen Perubahan Rombak Total Tata Kelola Haji

RABU, 26 NOVEMBER 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

 Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi menutup babak penataan kelembagaan dengan melantik jajaran pejabat strukturalnya

Di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri, Dahnil Anzar Simanjuntak, prosesi pelantikan yang digelar di Masjid Al-Ikhlas, Rabu 26 November 2025 ini dijadikan momen untuk mendeklarasikan identitas baru kementerian.

Pelantikan ini, yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 185/TPA Tahun 2025, bukan sekadar mengisi jabatan kosong, melainkan upaya mendesak untuk menata kembali birokrasi yang melayani jutaan calon jemaah haji dan umrah.


Menteri Irfan Yusuf dalam sambutannya menegaskan bahwa Kemenhaj lahir dari kebutuhan untuk berubah, bukan dari kondisi yang nyaman. Memilih masjid sebagai tempat pelantikan adalah simbol kuat untuk menggarisbawahi komitmen pada nilai-nilai pelayanan.

“Kemenhaj hadir karena kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola haji dan umrah... Kami menegaskan kesiapan kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah,” kata Menteri Irfan Yusuf.

Ia  melanjutkan dengan ultimatum bagi para pejabat yang baru dilantik. "Bapak-ibu semua dituntut untuk menjadi agen perubahan. Umat menunggu perubahan," katanya. 

Ia juga menuntut jajaran baru, mulai dari eselon I hingga IV, untuk menjadi agen perubahan yang responsif terhadap amanah konstitusi dan tuntutan publik. 
Pejabat kini dituntut untuk mampu bergerak cepat, membangun koordinasi lintas instansi, dan memperkuat komunikasi publik secara terbuka.
"Saya yakin dengan integritas dan semangat bersama, Kemenhaj akan menjadi kementerian yang modern, profesional, kreatif, dan inovatif," tuturnya.

Pelantikan ini mengesahkan tujuh pejabat tinggi madya (eselon I) dan puluhan pejabat di bawahnya, termasuk individu dengan latar belakang lintas kementerian, menandakan upaya perombakan total.

Pimpinan kunci yang memegang kendali transformasi meliputi:

Sekretaris Jenderal: Teguh Dwi Nugroho
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Puji Raharjo
Direktur Jenderal Pelayanan Haji: Ian Heriyawan
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah: Jaenal Effendi
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Harun Al Rasyid
Inspektur Jenderal: Dendi Suryadi
Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik: Ramadhan Harisman

Dengan terbentuknya jajaran pimpinan yang utuh ini, babak baru penataan kelembagaan Kemenhaj resmi dimulai, membawa janji perombakan total layanan haji dan umrah demi memenuhi ekspektasi umat.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya