Berita

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf melantik pejabat struktural, di Masjid Al IKhlas, Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Rabu 26 November 2025 (RMOL/Reni Erina)

Nusantara

Kemenhaj RI Tuntut Agen Perubahan Rombak Total Tata Kelola Haji

RABU, 26 NOVEMBER 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

 Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi menutup babak penataan kelembagaan dengan melantik jajaran pejabat strukturalnya

Di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri, Dahnil Anzar Simanjuntak, prosesi pelantikan yang digelar di Masjid Al-Ikhlas, Rabu 26 November 2025 ini dijadikan momen untuk mendeklarasikan identitas baru kementerian.

Pelantikan ini, yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 185/TPA Tahun 2025, bukan sekadar mengisi jabatan kosong, melainkan upaya mendesak untuk menata kembali birokrasi yang melayani jutaan calon jemaah haji dan umrah.


Menteri Irfan Yusuf dalam sambutannya menegaskan bahwa Kemenhaj lahir dari kebutuhan untuk berubah, bukan dari kondisi yang nyaman. Memilih masjid sebagai tempat pelantikan adalah simbol kuat untuk menggarisbawahi komitmen pada nilai-nilai pelayanan.

“Kemenhaj hadir karena kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola haji dan umrah... Kami menegaskan kesiapan kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah,” kata Menteri Irfan Yusuf.

Ia  melanjutkan dengan ultimatum bagi para pejabat yang baru dilantik. "Bapak-ibu semua dituntut untuk menjadi agen perubahan. Umat menunggu perubahan," katanya. 

Ia juga menuntut jajaran baru, mulai dari eselon I hingga IV, untuk menjadi agen perubahan yang responsif terhadap amanah konstitusi dan tuntutan publik. 
Pejabat kini dituntut untuk mampu bergerak cepat, membangun koordinasi lintas instansi, dan memperkuat komunikasi publik secara terbuka.
"Saya yakin dengan integritas dan semangat bersama, Kemenhaj akan menjadi kementerian yang modern, profesional, kreatif, dan inovatif," tuturnya.

Pelantikan ini mengesahkan tujuh pejabat tinggi madya (eselon I) dan puluhan pejabat di bawahnya, termasuk individu dengan latar belakang lintas kementerian, menandakan upaya perombakan total.

Pimpinan kunci yang memegang kendali transformasi meliputi:

Sekretaris Jenderal: Teguh Dwi Nugroho
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Puji Raharjo
Direktur Jenderal Pelayanan Haji: Ian Heriyawan
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah: Jaenal Effendi
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Harun Al Rasyid
Inspektur Jenderal: Dendi Suryadi
Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik: Ramadhan Harisman

Dengan terbentuknya jajaran pimpinan yang utuh ini, babak baru penataan kelembagaan Kemenhaj resmi dimulai, membawa janji perombakan total layanan haji dan umrah demi memenuhi ekspektasi umat.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya