Berita

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf melantik pejabat struktural, di Masjid Al IKhlas, Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Rabu 26 November 2025 (RMOL/Reni Erina)

Nusantara

Kemenhaj RI Tuntut Agen Perubahan Rombak Total Tata Kelola Haji

RABU, 26 NOVEMBER 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

 Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi menutup babak penataan kelembagaan dengan melantik jajaran pejabat strukturalnya

Di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri, Dahnil Anzar Simanjuntak, prosesi pelantikan yang digelar di Masjid Al-Ikhlas, Rabu 26 November 2025 ini dijadikan momen untuk mendeklarasikan identitas baru kementerian.

Pelantikan ini, yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 185/TPA Tahun 2025, bukan sekadar mengisi jabatan kosong, melainkan upaya mendesak untuk menata kembali birokrasi yang melayani jutaan calon jemaah haji dan umrah.


Menteri Irfan Yusuf dalam sambutannya menegaskan bahwa Kemenhaj lahir dari kebutuhan untuk berubah, bukan dari kondisi yang nyaman. Memilih masjid sebagai tempat pelantikan adalah simbol kuat untuk menggarisbawahi komitmen pada nilai-nilai pelayanan.

“Kemenhaj hadir karena kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola haji dan umrah... Kami menegaskan kesiapan kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah,” kata Menteri Irfan Yusuf.

Ia  melanjutkan dengan ultimatum bagi para pejabat yang baru dilantik. "Bapak-ibu semua dituntut untuk menjadi agen perubahan. Umat menunggu perubahan," katanya. 

Ia juga menuntut jajaran baru, mulai dari eselon I hingga IV, untuk menjadi agen perubahan yang responsif terhadap amanah konstitusi dan tuntutan publik. 
Pejabat kini dituntut untuk mampu bergerak cepat, membangun koordinasi lintas instansi, dan memperkuat komunikasi publik secara terbuka.
"Saya yakin dengan integritas dan semangat bersama, Kemenhaj akan menjadi kementerian yang modern, profesional, kreatif, dan inovatif," tuturnya.

Pelantikan ini mengesahkan tujuh pejabat tinggi madya (eselon I) dan puluhan pejabat di bawahnya, termasuk individu dengan latar belakang lintas kementerian, menandakan upaya perombakan total.

Pimpinan kunci yang memegang kendali transformasi meliputi:

Sekretaris Jenderal: Teguh Dwi Nugroho
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Puji Raharjo
Direktur Jenderal Pelayanan Haji: Ian Heriyawan
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah: Jaenal Effendi
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Harun Al Rasyid
Inspektur Jenderal: Dendi Suryadi
Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik: Ramadhan Harisman

Dengan terbentuknya jajaran pimpinan yang utuh ini, babak baru penataan kelembagaan Kemenhaj resmi dimulai, membawa janji perombakan total layanan haji dan umrah demi memenuhi ekspektasi umat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya