Berita

Jemaah haji melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran di Masjidil Haram, Mekkah. (Foto: RMOL/Widodo Bogiarto)

Politik

Penyelenggaraan Haji 2026 Momentum Pembuktian Kerja Kemenhaj

RABU, 26 NOVEMBER 2025 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026/1447 H merupakan yang perdana diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah RI setelah selama ini dikomandoi Kementerian Agama.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, berharap ini 
menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia sebagai negara dengan jamaah haji terbesar di dunia sehingga dituntut menghadirkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Penyelenggaraan Haji 2026 adalah momentum emas sekaligus tonggak sejarah bagi Kemenhaj RI untuk membuktikan kehadiran negara dalam menjamin pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia,” kata Surahman lewat keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 26 November 2025.

“Penyelenggaraan Haji 2026 adalah momentum emas sekaligus tonggak sejarah bagi Kemenhaj RI untuk membuktikan kehadiran negara dalam menjamin pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia,” kata Surahman lewat keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 26 November 2025.

Kementerian Haji dan Umrah RI didorong terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama, serta menjaga transparansi agar jamaah merasa aman dan nyaman.

“Dengan adanya kementerian yang khusus menangani haji dan umrah, kita berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan bagi jamaah dengan standar profesional, transparan, dan berkeadilan,” imbuh Surahman.

Sebanyak 204.362 jamaah haji tahun 2026/1447 H akan diberangkatkan melalui 525 kloter dari 14 embarkasi dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Jadwal keberangkatan telah ditetapkan sejak November 2025 dan jamaah mulai masuk asrama pada 21 April 2026.

Masyarakat menaruh harapan besar agar dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026, Kemenhaj RI dapat memberikan pelayanan optimal dari keberangkatan hingga kepulangan serta memperbaiki kelemahan tahun-tahun sebelumnya, seperti akomodasi, transportasi, dan manajemen kloter.

“Kemenhaj RI juga harus menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih sigap, terutama bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Dengan fasilitas aksesibilitas, pendampingan khusus, dan kebijakan yang lebih inklusif, diharapkan Haji 2026 menjadi penyelenggaraan yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas,” tambah Surahman.

Kemenhaj RI juga diharapkan menjamin pendampingan jamaah di lapangan agar tidak ada lagi kasus jamaah tersesat, serta menjaga transparansi biaya dan kuota sehingga jamaah merasa tenang dan percaya pada sistem.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya