Berita

Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Jalan Terjal Menuju APBN Nol Defisit: Belanja Negara Kalahkan Pertumbuhan Penerimaan

RABU, 26 NOVEMBER 2025 | 07:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan APBN tanpa defisit pada 2027-2028 akan sulit tercapai. Pengamat ekonomi dan komoditas, Ibrahim Assuabi, mengungkapkan, keinginan tersebut bukan perkara mudah karena belanja negara saat ini melaju jauh lebih cepat dibanding pemulihan pendapatan, sehingga ruang fiskal semakin tertekan.

Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, Presiden menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,48 persen dari PDB. Namun arah kebijakan berubah. Pada September 2025, pemerintah justru menaikkan proyeksi defisit menjadi 2,68 persen, yang kemudian disetujui DPR melalui UU APBN 2026. Tambahan defisit ini dipicu meningkatnya kebutuhan belanja, antara lain untuk program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.

Menurut Ibrahim, langkah tersebut berlawanan dengan ambisi menuju APBN tanpa minus.


“Jika defisit malah dinaikkan, mustahil mengejar APBN nol defisit hanya dalam satu tahun,” tegas Ibrahim Assuabi, dalam keterangannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 26 November 2025. 

Ia memastikan persoalan utama bukan hanya soal target, melainkan ketimpangan antara pertumbuhan belanja dan penerimaan negara. Penerimaan pajak - penopang terbesar APBN - belum pulih pascapandemi. Rasio pajak terhadap PDB terus menurun sejak 2022 hingga 2024, menandakan pendapatan negara tidak mampu mengimbangi percepatan belanja.

Dalam kondisi itu, Ibrahim menilai pemerintah tidak punya banyak pilihan selain kembali mengandalkan utang.

“Mau tidak mau, ruang fiskal akan ditutup dengan surat utang karena penerimaan tidak cukup kuat menopang lonjakan belanja,” ujarnya.

Meski defisit 2,68 persen masih di bawah batas 3 persen sesuai UU Keuangan Negara, Ibrahim mengingatkan bahwa batas tersebut bukan jaminan kesehatan fiskal.

“Angka maksimal bukan berarti aman. Jika pendapatan lemah, defisit sekecil apa pun tetap jadi beban ke depan,” katanya.

Ibrahim juga menyinggung respons pasar, terlihat dari pergerakan Rupiah yang sensitif terhadap kebijakan defisit. Mata uang Garuda ditutup menguat 43 poin ke Rp16.656 per Dolar AS pada Selasa sore, setelah sempat melemah ke Rp16.699. Untuk perdagangan Rabu, Ibrahim memperkirakan Rupiah bergerak fluktuatif. Ia memperkirakan Rupah ditutup di rentang Rp16.650 - Rp16.700 per Dolar AS.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya