Berita

Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Jalan Terjal Menuju APBN Nol Defisit: Belanja Negara Kalahkan Pertumbuhan Penerimaan

RABU, 26 NOVEMBER 2025 | 07:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan APBN tanpa defisit pada 2027-2028 akan sulit tercapai. Pengamat ekonomi dan komoditas, Ibrahim Assuabi, mengungkapkan, keinginan tersebut bukan perkara mudah karena belanja negara saat ini melaju jauh lebih cepat dibanding pemulihan pendapatan, sehingga ruang fiskal semakin tertekan.

Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, Presiden menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,48 persen dari PDB. Namun arah kebijakan berubah. Pada September 2025, pemerintah justru menaikkan proyeksi defisit menjadi 2,68 persen, yang kemudian disetujui DPR melalui UU APBN 2026. Tambahan defisit ini dipicu meningkatnya kebutuhan belanja, antara lain untuk program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.

Menurut Ibrahim, langkah tersebut berlawanan dengan ambisi menuju APBN tanpa minus.


“Jika defisit malah dinaikkan, mustahil mengejar APBN nol defisit hanya dalam satu tahun,” tegas Ibrahim Assuabi, dalam keterangannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 26 November 2025. 

Ia memastikan persoalan utama bukan hanya soal target, melainkan ketimpangan antara pertumbuhan belanja dan penerimaan negara. Penerimaan pajak - penopang terbesar APBN - belum pulih pascapandemi. Rasio pajak terhadap PDB terus menurun sejak 2022 hingga 2024, menandakan pendapatan negara tidak mampu mengimbangi percepatan belanja.

Dalam kondisi itu, Ibrahim menilai pemerintah tidak punya banyak pilihan selain kembali mengandalkan utang.

“Mau tidak mau, ruang fiskal akan ditutup dengan surat utang karena penerimaan tidak cukup kuat menopang lonjakan belanja,” ujarnya.

Meski defisit 2,68 persen masih di bawah batas 3 persen sesuai UU Keuangan Negara, Ibrahim mengingatkan bahwa batas tersebut bukan jaminan kesehatan fiskal.

“Angka maksimal bukan berarti aman. Jika pendapatan lemah, defisit sekecil apa pun tetap jadi beban ke depan,” katanya.

Ibrahim juga menyinggung respons pasar, terlihat dari pergerakan Rupiah yang sensitif terhadap kebijakan defisit. Mata uang Garuda ditutup menguat 43 poin ke Rp16.656 per Dolar AS pada Selasa sore, setelah sempat melemah ke Rp16.699. Untuk perdagangan Rabu, Ibrahim memperkirakan Rupiah bergerak fluktuatif. Ia memperkirakan Rupah ditutup di rentang Rp16.650 - Rp16.700 per Dolar AS.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya