Berita

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. (Foto: Tangkapan layar YouTube DPR)

Politik

Ketua Komisi II DPR: Saya Dengar Kabar Wapres Mulai Kerja di IKN 2026

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 18:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi II DPR menyinggung isu bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026. 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja bersama Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 November 2025.

Rifqi awalnya meminta pemerintah segera mengambil keputusan strategis terkait perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Hal ini agar proses pemindahan tidak sekadar memindahkan pegawai, tetapi juga fungsi pemerintahan secara utuh.


“IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan hanya sekadar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi,” ujar Rifqi.

Legislator Nasdem itu pun menitip pesan kepada para Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) agar terus mengingatkan Presiden terkait urgensi percepatan keputusan pemindahan.

Selain itu, Rifqi mengungkap adanya kabar bahwa Wakil Presiden berkeinginan mulai bekerja dari IKN pada 2026, sehingga para wakil menteri juga mesti mengikuti langkah tersebut.

“Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu, sebagian Wakil Menterinya juga harusnya ikut. Karena kan Wapres ya Wamen-Wamen ikutlah pindah ke IKN,” kata Rifqi.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya