Berita

Ketua DPR Puan Maharani (tengah). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Kemenkes Harus Evaluasi seluruh Rumah Sakit Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 15:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kasus kematian ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit (RS) di Papua disorot Ketua DPR Puan Maharani. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di bawah kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kesehatan di seluruh rumah sakit.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” kata Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 25 November 2025.

Lebih jauh, Puan berharap tidak ada lagi kasus serupa tidak terjadi lagi ke depannya.  


“Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini,” kata Legislator PDIP ini.

Namun demikian, Puan meyakini pemerintah telah menggelar rapat khusus untuk membahas kasus yang kembali berulang tersebut.

"Saya mendapat laporan bahwa Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait hal tersebut," demikian Puan.

Sebelumnya, seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy, di Papua, ditolak empat rumah sakit dan berujung meninggal dunia bersama bayi di kandungannya.

Empat rumah sakit yang tercatat menolak Irene adalah RSUD Yowari, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, dan RS Dian Harapan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya