Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari menyatakan dukungan terhadap rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin untuk menugaskan TNI dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam menjaga seluruh kilang minyak di Indonesia.
Menurutnya, langkah strategis ini diperlukan untuk memperkuat keamanan aset vital negara, mengembalikan kepercayaan publik terhadap PT Pertamina (Persero), serta mencegah potensi monopoli ataupun penyalahgunaan yang dapat merugikan negara.
"Ya saya kira langkah ini sangat penting dan bisa menjadi solusi konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PT Pertamina serta mencegah segala potensi yang bisa merugikan negara," kata Ratna di Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
Legislator PKB itu menegaskan bahwa rencana tersebut harus dibarengi dengan jaminan penuh atas integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas seluruh personel TNI maupun BAIS yang terlibat. Ia mengingatkan bahwa pengamanan aset energi berskala nasional tidak boleh menimbulkan persoalan baru, seperti penyalahgunaan kewenangan atau keraguan publik terhadap transparansi.
"Tapi tentu pak Menhan harus memberikan jaminan penuh terkait integritas dan profesionalisme seluruh personel TNI maupun BAIS yang akan dilibatkan agar pengamanan tidak justru menimbulkan persoalan baru," tegasnya.
Karena itu, Ratna mendorong adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara Kementerian Pertahanan, instansi intelijen, dan Pertamina, serta memastikan adanya pengawasan yang kuat oleh DPR.
Lebih lanjut, Ratna meminta agar pemerintah segera memaparkan skema teknis penugasan, mulai dari prosedur pengamanan, pembagian peran antara aparat pertahanan dan operator sipil, hingga standar operasional yang menjamin keselamatan dan keberlanjutan pasokan energi.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus mampu menjaga stabilitas suplai BBM, memberikan rasa aman bagi masyarakat dan investor, serta memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
"Saya berharap rencana ini bisa segera dijabarkan secara detail termasuk mekanisme penugasan, prosedur pengamanan, pembagian tanggung jawab antara militer/intelijen dan operator sipil -- sehingga kebijakan ini benar-benar dapat menjaga stabilitas pasokan energi nasional, memberi rasa aman bagi masyarakat serta investor," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan menjaga kilang-kilang milik PT Pertamina (Persero). Penjagaan tersebut akan dimulai bulan depan.
Hal itu disampaikan Sjafrie selepas mengikuti rapat kerja yang digelar secara tertutup dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 November 2025. Mulanya Sjafrie membahas soal penambahan kekuatan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah tanah air.
"Menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita," ujarnya.
