Berita

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Mendagri Ungkap Alasan Ekonomi Papua Tengah Kontraksi Minus 8 Persen

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 11:48 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang tercatat mengalami kontraksi minus 8 persen. 

Tito mengatakan dirinya rutin melaporkan kondisi ekonomi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi bulanan.

Dalam laporan tersebut, ia menyoroti ketimpangan antardaerah, di mana beberapa wilayah mencatat pertumbuhan tertinggi seperti Maluku Utara, sementara Papua Tengah justru mengalami kontraksi minus


“Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka Jakarta seperti dikutip Selasa, 25 November 2025.

Tito menjelaskan bahwa kontraksi tersebut dipicu sejumlah kendala di sektor pertambangan. Pertama ialah karena adanya gangguan pada produksi PT Freeport. 

Mulai dari ekspor dari Freeport yang tertahan, smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksinya mereka semakin terganggu. 

"Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8 persen,” ungkapnya.

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa secara nasional masih ada daerah lain yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga tetap tercipta keseimbangan.

“Tapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pembalancenya,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya