Berita

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Mendagri Ungkap Alasan Ekonomi Papua Tengah Kontraksi Minus 8 Persen

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 11:48 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang tercatat mengalami kontraksi minus 8 persen. 

Tito mengatakan dirinya rutin melaporkan kondisi ekonomi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi bulanan.

Dalam laporan tersebut, ia menyoroti ketimpangan antardaerah, di mana beberapa wilayah mencatat pertumbuhan tertinggi seperti Maluku Utara, sementara Papua Tengah justru mengalami kontraksi minus


“Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka Jakarta seperti dikutip Selasa, 25 November 2025.

Tito menjelaskan bahwa kontraksi tersebut dipicu sejumlah kendala di sektor pertambangan. Pertama ialah karena adanya gangguan pada produksi PT Freeport. 

Mulai dari ekspor dari Freeport yang tertahan, smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksinya mereka semakin terganggu. 

"Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8 persen,” ungkapnya.

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa secara nasional masih ada daerah lain yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga tetap tercipta keseimbangan.

“Tapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pembalancenya,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya