Berita

Coretax (Dokumentasi RMOL)

Bisnis

DJP Pastikan Coretax Siap Dikendalikan Penuh pada Pertengahan Desember

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sistem inti administrasi perpajakan yang dinanti-nanti, Core Tax Administration System (Coretax), dikabarkan semakin matang dan siap meluncur  sepenuhnya. 

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, memastikan bahwa pertengahan Desember 2025 menjadi deadline penting, di mana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memiliki kontrol penuh atas sistem revolusioner ini.

"Coretax saat ini masih dalam masa retensi atau garansi. Tepat pada 15 Desember [2025] baru akan diserahterimakan sepenuhnya kepada DJP dari pihak ketiga," ungkap Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin 24 November 2025. 


Bimo juga menyampaikan kabar gembira mengenai kinerja operasional Coretax. Sistem ini menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam dua indikator kunci performa. 

Pertama, Latensi (Kecepatan Respons). Waktu tunggu respons sistem yang diukur dalam millisecond (per seribu detik) semakin membaik. Artinya, sistem bekerja lebih cepat dan pengguna akan semakin nyaman saat mengakses aplikasi. Kedua, Throughput (Volume Transaksi). Jumlah transaksi yang diproses (transaksi per menit/tpm) juga menunjukkan kenaikan. Ini menandakan kemampuan sistem memproses volume data yang besar semakin optimal.

"Sejak go live pada Januari 2025, kami mengukur seluruh proses bisnis, mulai dari login, pendaftaran SPT, faktur, hingga bukti potong. Grafiknya terus naik mantap, menunjukkan latensi dan throughput transaksi per menit semakin bagus," jelasnya.

Dengan performa yang kian solid, DJP menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih kendali penuh. Proses tandem dengan vendor akan segera berakhir, dan tim internal DJP siap mengatasi segala insiden sebelum serah terima di 15 Desember 2025.

"Kami sudah siap untuk mengontrol sepenuhnya sistem Coretax, untuk kemudian diimplementasikan secara penuh kepada para Wajib Pajak (WP) pada tahun 2026," tegas Bimo.

Meskipun belum diserahkan sepenuhnya, antusiasme Wajib Pajak (WP) untuk beralih ke sistem baru ini sudah terlihat tinggi.

Data per 16 November 2025 mencatat, total 3,18 juta WP telah mendaftarkan akunnya di sistem Coretax. Angka ini setara dengan 21,6 persen dari total seluruh WP. Perinciannya adalah 569 ribu WP Badan dan 2,6 juta WP Orang Pribadi.

Dari WP Orang Pribadi, sebanyak 1,6 juta WP (atau 11,92 persen dari total WP terdaftar) bahkan sudah meregistrasi kode otorisasi dan digital signature.

Kemenkeu dan DJP terus mengimbau masyarakat agar segera dan dengan sukarela mendaftarkan akun pajaknya ke sistem anyar ini. Jangan sampai ketinggalan! Coretax siap menjadi fondasi baru administrasi perpajakan Indonesia yang lebih modern, cepat, dan efisien.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya