Berita

Coretax (Dokumentasi RMOL)

Bisnis

DJP Pastikan Coretax Siap Dikendalikan Penuh pada Pertengahan Desember

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sistem inti administrasi perpajakan yang dinanti-nanti, Core Tax Administration System (Coretax), dikabarkan semakin matang dan siap meluncur  sepenuhnya. 

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, memastikan bahwa pertengahan Desember 2025 menjadi deadline penting, di mana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memiliki kontrol penuh atas sistem revolusioner ini.

"Coretax saat ini masih dalam masa retensi atau garansi. Tepat pada 15 Desember [2025] baru akan diserahterimakan sepenuhnya kepada DJP dari pihak ketiga," ungkap Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin 24 November 2025. 


Bimo juga menyampaikan kabar gembira mengenai kinerja operasional Coretax. Sistem ini menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam dua indikator kunci performa. 

Pertama, Latensi (Kecepatan Respons). Waktu tunggu respons sistem yang diukur dalam millisecond (per seribu detik) semakin membaik. Artinya, sistem bekerja lebih cepat dan pengguna akan semakin nyaman saat mengakses aplikasi. Kedua, Throughput (Volume Transaksi). Jumlah transaksi yang diproses (transaksi per menit/tpm) juga menunjukkan kenaikan. Ini menandakan kemampuan sistem memproses volume data yang besar semakin optimal.

"Sejak go live pada Januari 2025, kami mengukur seluruh proses bisnis, mulai dari login, pendaftaran SPT, faktur, hingga bukti potong. Grafiknya terus naik mantap, menunjukkan latensi dan throughput transaksi per menit semakin bagus," jelasnya.

Dengan performa yang kian solid, DJP menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih kendali penuh. Proses tandem dengan vendor akan segera berakhir, dan tim internal DJP siap mengatasi segala insiden sebelum serah terima di 15 Desember 2025.

"Kami sudah siap untuk mengontrol sepenuhnya sistem Coretax, untuk kemudian diimplementasikan secara penuh kepada para Wajib Pajak (WP) pada tahun 2026," tegas Bimo.

Meskipun belum diserahkan sepenuhnya, antusiasme Wajib Pajak (WP) untuk beralih ke sistem baru ini sudah terlihat tinggi.

Data per 16 November 2025 mencatat, total 3,18 juta WP telah mendaftarkan akunnya di sistem Coretax. Angka ini setara dengan 21,6 persen dari total seluruh WP. Perinciannya adalah 569 ribu WP Badan dan 2,6 juta WP Orang Pribadi.

Dari WP Orang Pribadi, sebanyak 1,6 juta WP (atau 11,92 persen dari total WP terdaftar) bahkan sudah meregistrasi kode otorisasi dan digital signature.

Kemenkeu dan DJP terus mengimbau masyarakat agar segera dan dengan sukarela mendaftarkan akun pajaknya ke sistem anyar ini. Jangan sampai ketinggalan! Coretax siap menjadi fondasi baru administrasi perpajakan Indonesia yang lebih modern, cepat, dan efisien.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya