Berita

Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) (kanan) Iwan Sumule dalam media gathering perdana di Kantor BP Taskin, Senin, 24 November 2025. (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Politik

Iwan Sumule: BP Taskin jadi Mata dan Telinga Presiden

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 00:53 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan perannya sebagai lembaga strategis yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyebut lembaganya dibentuk untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan terkoordinasi.

Hal itu disampaikan Iwan dalam Media Gathering bertajuk “Satu Tahun Bergerak Mengentaskan Kemiskinan” di kantor BP Taskin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 24 November 2025.


“BP Taskin hadir sebagai badan khusus yang langsung di bawah presiden untuk memastikan semua program bantuan dan perlindungan sosial itu tepat sasaran. Kami ini mata dan telinga presiden,” tegas Iwan.

Ia menjelaskan, selama ini program pengentasan kemiskinan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. 

Tanpa koordinasi dan integrasi, banyak program menjadi tumpang tindih dan berjalan tidak efektif.

“Pengentasan kemiskinan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan pendekatan holistik, harus dikolaborasikan dengan banyak pihak,” ujarnya.

BP Taskin disebut telah bekerja mempercepat integrasi data dan koordinasi lintas kementerian. Iwan menyebut percepatan birokrasi menjadi salah satu fokus utama lembaganya.

“Banyak program terhambat aturan birokrasi. Kami percepat. Bukan hanya secara konsep, tapi ini sudah kami lakukan,” tambahnya.

Menurut Iwan, capaian awal koordinasi lintas lembaga sudah mulai menunjukkan hasil. Namun ia menegaskan bahwa BP Taskin akan terus memperkuat perannya sebagai command center kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Kami memastikan semua bergerak dalam satu irama. Semua kementerian harus mengarah pada target penurunan kemiskinan,” pungkas Iwan.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya