Logo PBNU (RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah memanas usai beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah yang berisi permintaan agar Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.
PBNU sendiri menegaskan tidak ada pengunduran diri Gus Yahya dan menepis anggapan bahwa dinamika yang terjadi sarat dengan kepentingan politik.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi melalui akun X miliknya menanggapi kegaduhan ini.
"NU itu bukan tempat politik-politikan, orang-orangan atau geng-gengan," kata Islah seperti dikutip redaksi, Senin, 24 November 2025.
Bagi Tokoh Muda NU itu, ada persoalan yang jauh lebih mendesak daripada hiruk-pikuk kursi elite.
"Bagi saya NU itu bukan lagi organisasi, tapi nilai dasar. Core values. Saya nggak pernah peduli struktur PBNU-nya siapa. My view is beyond all of that shit. Ini medan perjuangan, bukan untuk cari cuan. Begitu!" tegasnya.
Dokumen Syuriah PBNU bertanggal 20 November 2025 mencantumkan sejumlah poin evaluasi dan ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
Poin pertama menyoroti pengundangan narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Tindakan itu dinilai melanggar nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
Poin kedua menilai kehadiran tokoh yang dikaitkan dengan jaringan zionis di tengah situasi genosida dan kecaman global terhadap Israel sebagai tindakan yang memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 yang memungkinkan pemberhentian tidak hormat apabila fungsionaris mencemarkan nama baik Perkumpulan.
Poin ketiga yang kini ikut ramai disorot menyebut adanya indikasi pelanggaran tata kelola keuangan di lingkungan PBNU. Dugaan itu dinilai bertentangan dengan hukum syara’, peraturan perundang-undangan, Pasal 97–99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU, dan dipandang membahayakan eksistensi badan hukum Perkumpulan NU.
