Legislator Jangan Over di Medsos

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta seluruh anggota legislatif lebih bijaksana menggunakan media sosial. Terutama dalam membagikan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Menurut Khoirudin, tindakan dan ucapan dari anggota legislatif berpotensi memiliki rekam jejak digital. Sehingga diperlukan interaksi yang sehat dalam membangun komunikasi di jejaring media sosial.

“Dalam berkomunikasi kita harus semakin hati-hati. Sebab media sosial sudah menjadi bagian penting dalam tugas sosial kita sebagai wakil masyarakat,” ujar Khoirudin usai Bimbingan Teknis (Bimtek) di Luminor Hotel Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, dikutip Senin, 24 November 2025.

Untuk itu, Khoirudin mengajak seluruh legislator DPRD Provinsi DKI Jakarta menjaga citra institusi secara menyeluruh. Khususnya dalam menjaga kredibilitas agar tak memicu kontroversi.

“Jadi, saya berharap teman-teman serius semua dan tidak ada lagi salah, tidak ada lagi yang over dalam menggunakan media digital,” kata Khoirudin.

Selain itu, Khoirudin mengimbau seluruh anggota DPRD DKI Jakarta maupun eksekutif agar mengikuti 11 arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Salah satunya tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

“Saya menghimbau teman-teman arahan Menteri Dalam Negeri dipatuhi ada 11 arahan di antaranya tidak flexing baik kepada pejabat publik maupun keluarga. Hidup sederhana lebih disukai,” pungkas dia.

Adapun arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk DPRD yaitu rutin menggelar rapat koordinasi, aktif berdialog dengan tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh, mengadakan doa bersama lintas masyarakat, dan enggencarkan program pro-rakyat.

Selanjutnya menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, menunda perjalanan ke luar negeri, tetap berada di daerah saat situasi rawan untuk mengendalikan keadaan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Lalu mempercepat rekonstruksi dan perbaikan fasilitas rusak, menggunakan bahasa santun, mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan menjaga pribadi dan keluarga agar tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan.