Berita

Ilustrasi. (Foto: DPRD DKI)

Politik

Pembatasan Medsos bagi Siswa Upaya Negara Jaga Moral dan Keamanan

SENIN, 24 NOVEMBER 2025 | 11:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) membatasi akses media sosial bagi siswa sekolah disambut positif Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan upaya strategis melindungi generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi digital.

“Saya kira ini penting ya. Terutama bukan hanya di DKI. Ini harusnya dilakukan di tingkat kementerian. Negara-negara maju sudah membatasi hal itu,” ujar Aziz lewat keterangan resminya, Senin, 24 November 2025.


Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tidak terpapar konten berbahaya. Bahkan berpotensi merusak moral hingga mengancam situasi keamanan.

“Jangan sampai anak-anak remaja kita bisa akses ke konten negatif. Khawatir nantinya akan disalahgunakan. Sehingga berpotensi mengganggu ketahanan dan pengamanan negara kita,” kata Aziz.

Pembatasan akses media sosial bukan hanya terkait isu ekstremisme. Tetapi mencakup berbagai konten yang dapat mengganggu perkembangan karakter para siswa sekolah.

“Kita juga khawatirkan konten pornografi, konten sensitif terhadap agama, dan sebagainya. Itu penting untuk diblokir karena hanya pemerintah yang punya kewenangan,” tandas Politikus PKS tersebut.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya