Putusan Syuriyah PBNU Diyakini Tidak Ada Kaitannya dengan Kasus Korupsi Kuota Haji

Keputusan Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, untuk mundur, menjadi sorotan di tengah penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski demikian, banyak pihak meyakini bahwa dua isu ini tidak saling berkaitan.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan (Kang Tamil), berpendapat bahwa KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum berdasarkan bukti-bukti yang terhimpun dalam kasus korupsi kuota haji, yang terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama.

"Perihal putusan Syuriyah PBNU ini saya kira tidak ada kaitannya dengan kasus haji tersebut," ujar Kang Tamil kepada RMOL, Senin, 24 November 2025.

Namun, ia menambahkan bahwa jika ditemukan bukti awal adanya aliran dana hasil korupsi ke organisasi tertentu, maka KPK memiliki dasar untuk menelusuri keuangan organisasi tersebut. Sebaliknya, tanpa bukti yang mengarah, KPK harus mematuhi prinsip hukum di Indonesia yang mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Di sisi lain, akademisi dari Universitas Dian Nusantara ini menyoroti lambatnya langkah KPK dalam menetapkan tersangka pada kasus korupsi kuota haji ini.

"Publik mempertanyakan langkah KPK untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji," kata Kang Tamil.

Ia membandingkan penanganan kasus ini dengan kasus-kasus lain yang begitu cepat dalam proses penetapan tersangka, bahkan hingga penahanan, penggeledahan, dan penyitaan aset-aset terkait.

"Sungguh sangat berbeda dengan kasus lain yang begitu cepat dilakukan penetapan tersangka, bahkan penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan aset-asetnya," pungkas Kang Tamil.