Ilustrasi (Dokumentasi RMOL)
Arus informasi menyesatkan dan opini provokatif di media sosial dinilai semakin memengaruhi cara publik menilai institusi Polri.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti derasnya penyebaran hoaks dan framing negatif yang kerap digunakan untuk menyerang Polri tanpa dasar data. Menurutnya, tidak sedikit akun yang sengaja memproduksi ketidakpercayaan terhadap institusi tersebut.
“Media sosial ini seperti pisau bermata dua. Masih banyak masyarakat yang belum cerdas mencerna informasi. Judulnya provokatif langsung dishare, padahal isinya belum tentu benar,” ujar Fernando kepada wartawan, Sabtu, 22 November 2025.
Ia menambahkan, media sosial kini sangat mudah membentuk persepsi publik. Kritik liar, kabar bohong, serta narasi tendensius disebutnya semakin memperburuk citra Polri.
“Belanja masalah lewat media sosial penting. Tapi jangan sampai reaktif. Yang puas 79,8 persen, tapi yang tidak puas jangan makin bertambah," ujarnya.
Fernando mengingatkan bahwa meski tingkat kepuasan publik terhadap Polri tinggi, opini negatif di ranah digital bisa sewaktu-waktu melebar bila ruang hoaks dibiarkan.
Di sisi lain, Sekjen JARI 98, Ferry Supriyadi, menilai bahwa maraknya hoaks dan permainan opini terkait isu reformasi Polri justru menutupi banyak capaian nyata yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Polisi itu buah reformasi 98. Yang dilakukan Kapolri sekarang bukan sekadar reformasi, tapi revolusi. Banyak sejarah baru yang dia cetak,” katanya.
Ferry menyebut langkah-langkah Kapolri saat ini sebagai lompatan besar yang lebih tepat disebut revolusi internal. Ia menegaskan bahwa sederet kasus besar mampu diselesaikan tanpa praktik saling melindungi.
“Banyak sejarah yang dicetak di era Jenderal Sigit. Kasus-kasus besar dihadapi tanpa saling lindungi. Itu revolusi,” tegasnya.
Menurut Ferry, munculnya isu tentang Tim Reformasi Polri dari pihak luar justru dipicu oleh tekanan opini dan propaganda politik yang memanfaatkan situasi tertentu untuk menyerang Polri secara membabi buta. Ia juga menduga wacana itu mencuat sebagai reaksi atas turbulensi politik serta kasus besar pada Agustus lalu.
“Jangan jadikan Polri kambing hitam,” pungkasnya.
