Berita

Kritikus Faizal Assegaf (Dokumentasi RMOL)

Politik

Meredam Ketegangan Politik: Jokowi dan Megawati Diharapkan Berdialog Terkait Isu Ijazah

SABTU, 22 NOVEMBER 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, diminta segera duduk bersama dalam sebuah ruang dialog. Tujuannya, menurut kritikus politik, Faizal Assegaf, agar meredam ketegangan politik di tingkat elite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan isu sensitif, terutama dugaan pemalsuan ijazah yang masih terus bergulir.

Pernyataan ini disampaikan Faizal kepada Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, setelah bertemu awak media di kantornya di Jakarta, Jumat 21 November 2025. 

Menurut Faizal, dialog antar-elite di level tertinggi sangat mendesak.


“Dialog di level tertinggi diperlukan agar publik melihat bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses peradilan. Sekaligus mediasi antar-elite dapat memperkuat independensi proses hukum," kata Faizal.

Faizal mengajak agar diskursus publik tidak dibelokkan menjadi konten sensasional atau kepentingan politik tertentu. Faizal menegaskan pentingnya menjaga komunikasi politik tetap terbuka dan jangan terputus. 

Ia juga menyerukan agar kedua tokoh utama tersebut mengedepankan kepentingan yang lebih besar.

“Kedua tokoh harus tampil menunjukkan sikap kenegarawanan. Kepentingan negara harus di atas kepentingan politik,” kata Faizal.

Faizal memastikan bahwa penyelesaian perkara dugaan pemalsuan ijazah harus tetap berada di ranah pengadilan. Namun, stabilitas publik harus menjadi prioritas, sehingga ruang komunikasi politik harus tetap dibuka.

Di akhir pernyataannya, Faizal Assegaf menyatakan dukungannya penuh kepada Komisi Reformasi Polri.

 "Kami mendukung langkah-langkah yang tengah dijalankan Komisi Reformasi Polri untuk menjadi institusi yang mampu bekerja secara profesional serta bebas dari tekanan politik dalam menangani isu publik yang sensitif."

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya