Berita

Kritikus Faizal Assegaf (Dokumentasi RMOL)

Politik

Meredam Ketegangan Politik: Jokowi dan Megawati Diharapkan Berdialog Terkait Isu Ijazah

SABTU, 22 NOVEMBER 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, diminta segera duduk bersama dalam sebuah ruang dialog. Tujuannya, menurut kritikus politik, Faizal Assegaf, agar meredam ketegangan politik di tingkat elite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan isu sensitif, terutama dugaan pemalsuan ijazah yang masih terus bergulir.

Pernyataan ini disampaikan Faizal kepada Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, setelah bertemu awak media di kantornya di Jakarta, Jumat 21 November 2025. 

Menurut Faizal, dialog antar-elite di level tertinggi sangat mendesak.


“Dialog di level tertinggi diperlukan agar publik melihat bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses peradilan. Sekaligus mediasi antar-elite dapat memperkuat independensi proses hukum," kata Faizal.

Faizal mengajak agar diskursus publik tidak dibelokkan menjadi konten sensasional atau kepentingan politik tertentu. Faizal menegaskan pentingnya menjaga komunikasi politik tetap terbuka dan jangan terputus. 

Ia juga menyerukan agar kedua tokoh utama tersebut mengedepankan kepentingan yang lebih besar.

“Kedua tokoh harus tampil menunjukkan sikap kenegarawanan. Kepentingan negara harus di atas kepentingan politik,” kata Faizal.

Faizal memastikan bahwa penyelesaian perkara dugaan pemalsuan ijazah harus tetap berada di ranah pengadilan. Namun, stabilitas publik harus menjadi prioritas, sehingga ruang komunikasi politik harus tetap dibuka.

Di akhir pernyataannya, Faizal Assegaf menyatakan dukungannya penuh kepada Komisi Reformasi Polri.

 "Kami mendukung langkah-langkah yang tengah dijalankan Komisi Reformasi Polri untuk menjadi institusi yang mampu bekerja secara profesional serta bebas dari tekanan politik dalam menangani isu publik yang sensitif."

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya