Berita

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Februari 2025. (RMOL)

Politik

Benar Pengurus Syuriyah Minta Yahya Cholil Mundur atau Diberhentikan

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 21:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum, Prof. Mukri, angkat suara soal beredarnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari atau akan diberhentikan.

Lewat pesan singkat kepada redaksi, Prof. Mukri membenarkan keaslian dokumen tersebut.

“Benar,” jawabnya singkat, Jumat, 21 November 2025.


Namun ketika ditanya lebih jauh mengenai siapa sosok yang disiapkan sebagai pengganti Gus Yahya, Prof. Mukri memilih tidak menjawab. 

Ia hanya meneruskan pesan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang meminta seluruh jajaran NU tidak terprovokasi dan tetap menjaga suasana tetap sejuk.

Gus Ipul menegaskan bahwa dinamika yang sedang terjadi merupakan persoalan organisasi biasa dan saat ini tengah ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal. Karena itu, seluruh level kepengurusan diminta tetap fokus menjaga keteduhan.

“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan pesan ini berlaku untuk semua tingkatan, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, hingga Ranting NU, agar tidak terpancing berbagai spekulasi yang berkembang di luar.

Situasi panas di internal PBNU mencuat setelah rapat harian Syuriyah menilai adanya pelanggaran serius terkait penyelenggaraan AKN NU, undangan narasumber yang disebut terkait jaringan Zionisme internasional, hingga dugaan persoalan tata kelola keuangan. Keputusan final kini berada di tangan Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya