Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran dalam konferensi pers APBN KITA pada Kamis, 20 November 2025. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Serapan Rendah, Menkeu Purbaya Prediksi Ada Kementerian yang Kembalikan Anggaran 2025

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 15:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya potensi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang kembali gagal menyerap anggaran tahun berjalan dan memilih mengembalikannya kepada negara. 

Ia menilai tren ini masih akan berlanjut hingga akhir November 2025.

“Ini kan belum habis bulannya ya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa (K/L), sampai akhir November (2025) kita monitor,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 20 November 2025.


Sebelumnya, Purbaya mengungkap ada K/L yang sudah mengembalikan anggaran senilai Rp3,5 triliun. Ia tetap menutup rapat identitas K/L tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dana tak terserap tersebut tidak akan dibiarkan mengendap. Purbaya menyiapkan dua opsi untuk memanfaatkan anggaran yang dikembalikan.

“Rencananya, ya kita lihat ada enggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November–Desember (2025). Kalau Desember bisa spend, ya kita salurkan ke sana,” ujarnya.

“Tapi kalau enggak, ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali,” sambung Purbaya.

Per 31 Oktober 2025, posisi APBN sendiri tercatat defisit Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini berasal dari pendapatan negara yang baru mencapai Rp2.113,3 triliun, sementara belanja sudah menembus Rp2.593 triliun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya