Dana Rp244 Triliun Mengendap di Bank, Kemenkeu Desak Pemda Percepat Belanja

Kementerian Keuangan kembali mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat realisasi belanja anggaran, menyusul masih tingginya dana daerah yang mengendap di perbankan hingga menjelang akhir tahun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan percepatan belanja sangat penting agar manfaat dapat segera dirasakan masyarakat. Ia menyebut total Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah dikirim pemerintah pusat mencapai Rp713,4 triliun.

“Transfer ke Daerah telah kita transfer sebesar Rp713,4 triliun. Rp713,4 triliun rupiah ini sekarang berarti ada di APBD,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 20 November 2025.

Dari alokasi tersebut, belanja pegawai tercatat Rp343,4 triliun hingga Oktober 2025, relatif stabil dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp345 triliun. Namun, sejumlah komponen lain justru melorot.

Belanja barang dan jasa turun menjadi Rp226,7 triliun dari Rp253,5 triliun pada Oktober 2024. Belanja modal anjlok ke Rp74,2 triliun dari Rp108,6 triliun. Sementara belanja lainnya terpangkas dari Rp227,5 triliun menjadi Rp164,2 triliun.

“Kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan, itu bisa terjadi. Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini,” tegas Suahasil.

Ia mencatat belanja APBD tahun ini masih Rp126,1 triliun lebih rendah dibandingkan capaian periode sama tahun lalu.

Suahasil juga menyoroti tingginya dana simpanan pemda di perbankan akibat lambatnya penyerapan anggaran. Sejak Januari 2025, saldo simpanan daerah terus meningkat.

“Dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi. Ini karena belum belanja. Maka itu kalau dilihat dari bulan Januari 2025, Rp143 triliun, ini dana simpanan ini meningkat terus menjadi, per September catatan kita adalah Rp244 triliun,” pungkasnya.