Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Polemik Ijazah Bukan Sejarah yang Enak Diceritakan ke Generasi Penerus

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan publik hingga berujung pada penetapan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu.   

Menanggapi kisruh tersebut, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menilai bahwa inti persoalan bukan sekadar pada dokumen pendidikan, tetapi pada runtuhnya unsur paling penting dalam kepemimpinan yaitu kepercayaan.

Menurut Hensat, sapaan akrabnya, seorang pemimpin memiliki kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan rakyat. Ketika fondasi kepercayaan itu goyah, maka wajar jika berbagai hal ikut dipertanyakan.


"Harusnya salah satu kewajiban pemimpin di Indonesia menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Kalau ada kepercayaan yang runtuh, akhirnya dipertanyakan," ujar Hensat kepada RMOL, Jumat, 21 November 2025.

Ia menekankan bahwa polemik ijazah yang terjadi saat ini muncul karena publik merasa ada ketidakjelasan yang tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya.

"Presiden-presiden sebelumnya kan nggak gitu. Tidak ada yang dipertanyakan. Kenapa? Karena presiden yang lain bisa menjaga kepercayaan, tidak ada yang dibuat-buat atau banyak memberikan citra-citra yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan," tegasnya.

Karena itu, Hensat menilai kisruh ini harus menjadi pelajaran besar bagi semua pemimpin, baik sekarang maupun di masa mendatang, agar jangan sekali-kali mengabaikan nilai kepercayaan publik.

"Apa pun ujungnya kelak, sejarah telah mencatat ada petinggi negeri yang kelulusannya dipertanyakan. Bukan sejarah yang enak untuk diceritakan ke generasi penerus. Semoga negeri ini makin membaik, makmur dan sejahtera rakyatnya," pungkasnya.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya