Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Polemik Ijazah Bukan Sejarah yang Enak Diceritakan ke Generasi Penerus

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan publik hingga berujung pada penetapan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu.   

Menanggapi kisruh tersebut, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menilai bahwa inti persoalan bukan sekadar pada dokumen pendidikan, tetapi pada runtuhnya unsur paling penting dalam kepemimpinan yaitu kepercayaan.

Menurut Hensat, sapaan akrabnya, seorang pemimpin memiliki kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan rakyat. Ketika fondasi kepercayaan itu goyah, maka wajar jika berbagai hal ikut dipertanyakan.


"Harusnya salah satu kewajiban pemimpin di Indonesia menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Kalau ada kepercayaan yang runtuh, akhirnya dipertanyakan," ujar Hensat kepada RMOL, Jumat, 21 November 2025.

Ia menekankan bahwa polemik ijazah yang terjadi saat ini muncul karena publik merasa ada ketidakjelasan yang tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya.

"Presiden-presiden sebelumnya kan nggak gitu. Tidak ada yang dipertanyakan. Kenapa? Karena presiden yang lain bisa menjaga kepercayaan, tidak ada yang dibuat-buat atau banyak memberikan citra-citra yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan," tegasnya.

Karena itu, Hensat menilai kisruh ini harus menjadi pelajaran besar bagi semua pemimpin, baik sekarang maupun di masa mendatang, agar jangan sekali-kali mengabaikan nilai kepercayaan publik.

"Apa pun ujungnya kelak, sejarah telah mencatat ada petinggi negeri yang kelulusannya dipertanyakan. Bukan sejarah yang enak untuk diceritakan ke generasi penerus. Semoga negeri ini makin membaik, makmur dan sejahtera rakyatnya," pungkasnya.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya