Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Polemik Ijazah Bukan Sejarah yang Enak Diceritakan ke Generasi Penerus

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan publik hingga berujung pada penetapan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu.   

Menanggapi kisruh tersebut, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menilai bahwa inti persoalan bukan sekadar pada dokumen pendidikan, tetapi pada runtuhnya unsur paling penting dalam kepemimpinan yaitu kepercayaan.

Menurut Hensat, sapaan akrabnya, seorang pemimpin memiliki kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan rakyat. Ketika fondasi kepercayaan itu goyah, maka wajar jika berbagai hal ikut dipertanyakan.


"Harusnya salah satu kewajiban pemimpin di Indonesia menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Kalau ada kepercayaan yang runtuh, akhirnya dipertanyakan," ujar Hensat kepada RMOL, Jumat, 21 November 2025.

Ia menekankan bahwa polemik ijazah yang terjadi saat ini muncul karena publik merasa ada ketidakjelasan yang tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya.

"Presiden-presiden sebelumnya kan nggak gitu. Tidak ada yang dipertanyakan. Kenapa? Karena presiden yang lain bisa menjaga kepercayaan, tidak ada yang dibuat-buat atau banyak memberikan citra-citra yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan," tegasnya.

Karena itu, Hensat menilai kisruh ini harus menjadi pelajaran besar bagi semua pemimpin, baik sekarang maupun di masa mendatang, agar jangan sekali-kali mengabaikan nilai kepercayaan publik.

"Apa pun ujungnya kelak, sejarah telah mencatat ada petinggi negeri yang kelulusannya dipertanyakan. Bukan sejarah yang enak untuk diceritakan ke generasi penerus. Semoga negeri ini makin membaik, makmur dan sejahtera rakyatnya," pungkasnya.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya