Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran dalam konferensi pers APBN KITA pada Kamis, 20 November 2025. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Menkeu Purbaya Buka Peluang Naikkan Gaji PNS Tahun Depan

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 13:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Peluang kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 mulai terbuka setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menerima surat usulan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026),” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 20 November 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman membenarkan sudah menerima surat dari Menpan RB, namun menegaskan belum ada keputusan karena Kemenkeu masih harus melakukan kajian menyeluruh.


“Kita belum mengambil keputusan apa pun juga, tapi faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple, simply kita naikin gaji, enggak seperti itu,” tegas Luky.

Ia menambahkan bahwa penilaian kenaikan gaji ASN tidak hanya bergantung pada usulan, tetapi juga mempertimbangkan kinerja dan produktivitas ASN serta kemampuan fiskal pemerintah.

“Kita selalu lihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa,” sambungnya.

Sebelumnya, Menpan RB Rini Widyantini menyatakan dukungan terhadap rencana kenaikan gaji PNS, namun menegaskan bahwa realisasinya tetap bergantung pada ruang fiskal negara.

Isu kenaikan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025. Dalam dokumen tersebut, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara masuk dalam daftar delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya