Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Bisnis

Kasus Dana Syariah Indonesia Bisa Hancurkan Kepercayaan Publik

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 09:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Publik Indonesia menghadapi pukulan telak, investasi berlabel Syariah yang selama ini dianggap sebagai benteng keamanan dan ketenangan batin, kini terancam ambruk. 

Kasus yang menimpa platform fintech Dana Syariah Indonesia (DSI) disebut pakar bisnis Tom MC Ifle atau Coach Tom sebagai potensi terulangnya Investree Jilid 2, namun kali ini terjadi di sektor yang seharusnya paling terpercaya.

DSI, platform peer-to-peer lending syariah berizin OJK, berhasil menarik perhatian lebih dari 174 ribu investor dengan janji "untung tanpa dosa, profit tanpa rasa bersalah". 


"Mereka tidak hanya menjual instrumen investasi, tetapi juga ketenangan batin dan kepastian halal di negara mayoritas Muslim," ujar  Coach Tom dalam podcastnya baru-baru ini, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 21 November 2025.

DSI menggunakan paket lengkap untuk membangun kepercayaan publik, seperti: imbal hasil tinggi, izin OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan narasi "investasi berkah" di sektor properti.

Krisis mulai memuncak ketika dana para lender, yang nominalnya mencapai puluhan hingga ratusan juta Rupiah, mengalami gagal cair (gagal bayar) sejak Mei.

Coach Tom mengatakan, yang paling merusak adalah cara DSI menangani krisis. Webinar dihapus, customer service sulit dihubungi, kantor offline bahkan dikabarkan ditutup. Hal ini semakin memicu kemarahan dan kecurigaan publik.

Bagi Coach Tom, kegagalan DSI bukan sekadar kegagalan finansial belaka. "Ini adalah dampak yang jauh lebih serius yang ditimbulkan oleh oknum culas dan manajemen yang lalai," katanya,

Kasus ini dinilai merusak habis kepercayaan masyarakat terhadap seluruh produk keuangan syariah. Padahal, sektor syariah memiliki potensi besar untuk bertumbuh di Indonesia. 

Skandal ini juga menjadi penghianatan fatal yang membuat publik skeptis, mempertanyakan, jika yang berlabel syariah saja tidak aman, lalu kepada siapa mereka harus percaya? 

DPR dan OJK diharapkan segera turun tangan untuk menyibak kasus ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya